SuaraSulsel.id - Dosen Ilmu Politik Ferry Daud Liando menyampaikan materi tentang pengaruh politik identitas pada Pemilu di Kantor Bawaslu Sulawesi Utara, Jumat 6 Mei 2022.
Mengutip Beritamanado.com -- jaringan Suara.com, menurut Ferry Liando, politik identitas telah menjadi fenomena. Tetapi tidak hangat dipersoalkan. Karena motifnya tentang perjuangan kemanusiaan.
Semisal perjuangan kaum perempuan, buruh, dan keolompok etnik atau agama tertentu. Dalam pembentukan daerah otonom baru serta sejumlah partai politik berbasis keagamaan.
Singkatnya, kata Liando, sebuah gerakan berlandaskan identitas dapat disebut politik identitas.
Baca Juga:Dosen Unismuh Makassar: Banyak Elit Politik Suka Bagi Sembako Tapi Tidak Ada Idenya
“Awalnya politik identitas merupakan alat perjuangan politik membela kepentingan kelompok akibat penindasan dan ketidakadilan. Besaran UMP yang setiap tahun naik tidak terlepas dari perjuangan para serikat buruh seperti SBSI dan organisasi lain,” terang Liando.
Ia mengatakan, kebijakan affirmative action 30 persen jumlah perempuan di DPRD, Parpol, dan penyelenggara pemilu tidak lepas dari perjuangan para aktivis perempuan.
Bahkan, berdirinya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan perjungkan etnik Tountemboan.
Mulai Menakutkan
Bagi Liando, politik identitas di Indonesia mulai berubah drastis bahkan kian menakutkan. Menyatukan yang serupa, dan memisahkan yang berbeda.
Baca Juga:Prabowo Gencar Safari Politik Disebut Bukan Cari Suara Pilpres, Pengamat Ungkap Tujuannya
“Kita adalah kita dan mereka adalah mereka dan kita berbeda. Mereka bukan yang lebih baik dari kita. Politik identitas seakan menjadi senjata memainkan sentimen agama, etnis, ras, dan gender untuk menggolkan agenda-agenda politik,” tegasnya.
- 1
- 2
