SuaraSulsel.id - Rencana pemetaan masjid untuk mencegah radikalisme ditanggapi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pencegahan radikalisme sebenarnya sudah ada aturannya.
Hal tersebut dikatakan Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Sulawesi Selatan, Senin, 31 Januari 2022.
Menurutnya, pencegahan radikalisme di rumah ibadah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga:Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Mau Berkunjung ke Rumah Almarhum KH Sanusi Baco di Makassar
"Sebenarnya solusinya sudah dibuat. Cuma kadang-kadang orang tidak patuh. Nah, kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri Brigjen Umar Effendi berencana memetakan masjid di Indonesia. Dalihnya untuk mencegah paham radikalisme.
Rencananya, semua masjid akan diberi warna dan kategori. Karena dicurigai ada masjid yang cenderung "keras".
Ma'ruf Amin mengaku di peraturan bersama menteri itu sudah diatur secara detail. Soal pencegahan radikalisme di rumah ibadah.
Tidak hanya masjid, tetapi semua rumah ibadah.
Baca Juga:Modus Ikut Sholat Berjemaah di Masjid Kejayan Pasuruan, Pria Ini Ternyata Maling Motor
"PBM itu merupakan kesepakatan majelis -majelis agama, bagaimana menangani ini. Sebelumnya kan ada terjadi konflik. Nah, dengan PBM ini sebenarnya sudah ada solusinya, aturan-aturannya ada," jelas Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla juga menolak keras keputusan tersebut. Menurutnya, masjid tidak pantas dilabeli sebagai sumber radikalisme.
Menurut mantan Wakil Presiden ini, khutbah yang disampaikan di masjid adalah bentuk amar makruf nahi mungkar. Namun, ia mendukung langkah kepolisian jika ada oknum yang memberontak di masjid.
"Kalau ada yang bicara di masjid ingin memberontak ke negara, silahkan ditangkap," kata Jusuf Kalla.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
