SuaraSulsel.id - Danny Pomanto cukup berpeluang untuk jadi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara". Ya, dia adalah kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan kriteria Calon Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pernah menjadi kepala daerah. Kemudian, berlatar belakang keilmuan arsitek.
Sangkaan khalayak pun meruncing pada empat nama. Satu diantaranya Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pomanto.
Disamping itu, ada juga nama Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan bekas Wali Kota Surabaya yang sekarang menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca Juga:Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Disorot, Ngabalin: Indonesia Punya Banyak Uang
Lalu, siapa Danny Pomanto sebenarnya?
Danny Pomanto adalah Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota pada tahun 2014-2019 lalu.
Sebelum terjun ke dunia politik, Danny Pomanto adalah seorang arsitek profesional. Pria kelahiran Kota Makassar pada 30 Januari 1964 silam itu juga pernah menjadi dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan konsultan tata ruang dan arsitektur.
Danny Pomanto mulai berkarier sebagai arsitek dan konsultan tata kota sejak tahun 1989. Beberapa jenis proyek yang ia tangani antara lain urban planning, desain arsitektur, desain interior, surveyor, construction management, supervising dan masih banyak lagi.
Danny Pomanto bahkan disebut punya sekitar 651 karya arsitektur dan karya tata ruang yang tersebar di 71 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ia juga pemegang 3 hak paten dan dipercaya menangani proyek-proyek nasional.
Di Kota Makassar, hasil karyanya bisa dilihat pada revitalisasi lapangan Karebosi, anjungan Pantai Losari, Masjid Terapung, Center Point of Indonesia (COI), gedung PIP, dan Pantai Akkarena.
Sementara proyek nasional yang dikerjakannya adalah pengembangan pulau-pulau perbatasan RI, Pengembangan Pulau Morotai, pemanfaatan hasil lumpur lapindo, penyelamatan Pantai Utara Pulau Jawa dimulai dari Kota Pekalongan, pengembangan Teluk Pacitan dan pengembangan tata ruang garam di Madura.
Namun perjalanan karir politik sang arsitek ini tak berjalan mulus. Pada tahun 2011, Danny Pomanto sempat mencalonkan diri jadi Gubernur Gorontalo. Tapi, KPU Gorontalo menyatakan keduanya tak lolos persyaratan minimal jumlah suara partai politik pengusung.
Kegagalan itu tak membuat Danny Pomanto berhenti. Sempat kapok berpolitik, Danny kembali mencoba peruntungannya di Pilwalkot Makassar.
Berpasangan dengan Syamsu Rizal, pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang ini berhasil menyingkirkan sembilan kontestan lainnya.
Danny berhasil menyentuh hati warga Kota Makassar dengan tagline "Anak Lorongna Makassar". Program dari lorong ke lorong digenjot.
Setelah masa jabatannya dengan Syamsu Rizal selesai, Danny kembali mencoba mencalonkan diri sebagai incumbent pada Pilwalkot 2018. Kali ini, Danny maju berpasangan dengan Indira Mulyasari.
Drama politik kembali terjadi. Detik-detik terakhir penetapan calon, pasangan ini ditinggalkan satu per satu oleh partai politik. Mereka terpaksa maju pada jalur perseorangan.
Namun pada akhirnya mereka didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung setelah melalui proses persidangan yang alot. Danny dicekal dengan dalih melanggar melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014.
Namun, malang tak bisa ditolak. Satu-satunya calon yang ada, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi malah kalah telak oleh kotak kosong.
Kemudian pada Pilkada 2020, ia masih punya kesempatan untuk maju lagi jadi Wali Kota Makassar. Berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mereka keluar sebagai pemenang setelah mengantongi 218.908 suara atau sekitar 41,3 persen.
Kini, Danny fokus dengan program kerjanya "Makassar Recover". Ia mengaku tak mau terlalu pusing dengan santernya pemberitaan soal kepala otoritas IKN saat ini.
Danny mengungkap namanya masuk kriteria saja sudah bersyukur. Namun, dia tidak mau berkhayal, apakah bakal dipilih Presiden sebagai Kepala Otoritas IKN atau tidak.
"Saya no komen. Masuk nama saja, sudah syukur sekali, artinya masuk kriteria. Tapi ini kan keputusan prerogatif Presiden. Tidak usah berkhayal terlalu jauh. Kita kerja saja," ujar Danny saat dikonfirmasi, Selasa, 25 Januari 2022.
Seperti diketahui, penunjukan Kepala Otoritas IKN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada 18 Januari 2022. Sementara, Badan Otorita IKN diatur dalam draf RUU IKN.
Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) draf RUU IKN, dijelaskan keberadaan lembaga pemerintah setingkat kementerian diberi nama Otorita IKN. Otorita IKN akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus IKN dalam mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
