SuaraSulsel.id - Aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar. Saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan.
Pengunjuk rasa yang terdiri dari sejumlah mahasiswa menutup sejumlah akses jalan. Masyarakat pun resah karena macet berkepanjangan.
Adu mulut antara pengguna jalan dan pengunjuk rasa bahkan terjadi di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Videonya viral di sejumlah media sosial.
Dalam video itu ada seorang pria menggunakan jaket ojek online terlibat adu mulut dengan mahasiswa. Ia mengaku jengkel sebab mereka harus berjam-jam di jalan karena macet.
Baca Juga:Kasus Kematian Mahasiswa UNS, Polisi Terus Kumpulkan Barang Bukti
"Pulang ko kampung mu," ujar pria tersebut sambil menunjuki mahasiswa yang berorasi.
Ia mengaku dirinya juga pernah menjadi mahasiswa. Namun sudah bukan zamannya untuk berunjuk rasa dengan menutup jalan.
"Sudah bukan zamannya. Kalau mau ko demo ke Kantor DPR," tegasnya lagi.
Sejumlah pengunjuk rasa kemudian berusaha menenangkan pria tersebut. Mereka juga meminta maaf.
"Saat ini ji, pak. Setelah itu bebas mi," ujar mahasiswa tersebut.
Baca Juga:Ketika Unjuk Rasa Mahasiswa Makassar Tidak Lagi Mendapat Simpati Masyarakat
Banyak netizen yang mendukung aksi pengendara ojek online itu. Mereka menyebut aksi tersebut meresahkan karena menghambat orang mencari rezeki.
Ada juga yang menyarankan agat pengunjuk rasa bisa demo lewat zoom saja.
"Kuliah saja lewat zoom, harusnya demo juga bisa lewat zoom saja," tulis netizen.
Sosiolog Universitas Hasanuddin Prof Tahir Kusnawi melihat gerakan yang dilakukan mahasiswa saat ini dipandang dua hal oleh masyarakat.
Ada kelompok masyarakat yang pro dan simpati terhadap gerakan mahasiswa karena mereka ikut merasakan masalah-masalah yang tidak menguntungkan kehidupan mereka. Akibat kebijakan pemerintah.
Kemudian ada juga warga masyarakat yang sejauh ini tidak masalah dengan berbagai situasi yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan diantara mereka, cukup banyak yang mendukung kebijakan pemerintah.
