SuaraSulsel.id - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfudz Siddiq menilai sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini adalah contoh seorang pemimpin yang tidak pancasilais.
"Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais," kata Mahfudz, dalam rilisnya, Minggu 3 Oktober 2021.
Mahfudz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi.
Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini.
Baca Juga:Mensos Risma Beri Pekerjaan Ibu di Tangsel yang Bayinya Jadi Manusia Silver
"Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?," ujar Mahfudz.
Apalagi menurut Mahfudz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendampig PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021. Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila.
"Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan," tegasnya.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 ini menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila.
"Apakah perilaku Mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?" paparnya.
Baca Juga:CEK FAKTA: Bansos Resmi Dihentikan Tapi PPKM Tetap Diperpanjang, Benarkah?
Mahfudz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah. Apalagi mengancam seseorang yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila.
Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama. Sekalipun dia rakyat kecil.
Seharusnya mantan Wali Kota Surabaya itu bisa menjaga komunikasi antar budaya. Agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila.
Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfudz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan.
Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, kata Mahfudz, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya?
"Pendamping PKH yang bertugas dan bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlian sosial," tegasnya.
Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma.
"Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar, dan mengayomi rakyatnya," pungkas Mahfudz.
Sebelumnya, aksi marah-marah Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial.
Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah. Ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo. Terkait distribusi bantuan sosial.
Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dtuding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.
Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Mensos Risma mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras.
“Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!”
Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya. Ketimbang persuasif dalam bekerja.
