SuaraSulsel.id - Jaksa Penuntut Umum KPK Andry Lesamana mempertanyakan soal uang ratusan juta yang diberikan oleh pihak swasta ke Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah. Alasan para saksi, uang itu program CSR atau corporate social responsibilty.
Nurdin Abdullah adalah terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulsel. Ia menjalani sidang keduanya secara virtual di ruang Harifin Tumpa Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 29 Juli 2021.
Kata Andry, jika uang tersebut merupakan program CSR maka tentu disalurkan sesuai prosedur. Ada proposal dan rancangan anggarannya.
"Kan saudara paham kalau program CSR seperti apa. Ada proposal, tapi kan tidak ada dari pihak yayasan ke para saksi. Dari situ kan kita tahu nilai proposalnya, RAB-nya berapa dan sewajarnya berapa. Istilahnya kalau memang benar CSR," ujar Andry usai sidang.
Baca Juga:Hakim Ibrahim Palino Vonis Ringan Terdakwa Agung Sucipto Penyuap Nurdin Abdullah
Ia mengatakan dari keterangan saksi, tidak ada keberadaan masyarakat di sekitar masjid tersebut. Bangunan yang ada hanya masjid pribadi milik Nurdin Abdullah.
"Dari keterangan saksi, di sekitar juga tidak ada masyarakat. Yang ada kebun durian milik terdakwa Nurdin Abdullah. Jadi kita lihat tujuan utama pemberian uang untuk apa sebenarnya," tuturnya.
Kemudian, pengurus yayasan masjid juga tidak diketahui siapa. Namanya tidak dilampirkan karena tidak ada proposal.
"CSR ini kan keuntungan dari perusahaan. Harus diproses. Kalau melihat fakta persidangan itu pemberian pribadi, bukan CSR," jelasnya.
Ia mengatakan akan memanggil mantan ajudan Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri dalam waktu dekat. Para kontraktor ini menyetor uang lewat oknum anggota polisi itu.
Baca Juga:Kabar Duka, Adik Ipar Gubernur Sulsel yang Juga Komisaris Perseroda Meningga Karena Covid
Faktanya akan diketahui setelah Syamsul Bahri diperiksa. Mereka menduga uang tersebut untuk kepentingan Nurdin Abdullah, namun dikemas menggunakan nama yayasan.
- 1
- 2
