SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Gowa menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat untuk pengusulan kenaikan pangkat. Bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Hal ini tertuang dalam dalam Surat Edaran Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Nomor 800/924 /BKPSDM /21. Poin pertama huruf a pada Surat Edaran ditulis bahwa salah satu jenis layanan yang mensyaratkan Sertifikat Vaksin Covid-19 adalah layanan pengusulan kenaikan pangkat ASN.
Adnan mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Gowa percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
"Oleh karena itu untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa maka disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil agar menyertakan Sertifikat Vaksin Covid-19," tulis Adnan dalam surat edaran.
Baca Juga:Cegah Covid-19, ASN Kabupaten Gowa Dilarang Keluar Daerah
Selain itu, kebijakan ini juga diambil untuk mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.
Menurut Adnan, berdasarkan penyampaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa masuk
kabupaten terendah dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Ini juga untuk meningkatkan jumlah masyarakat Kabupaten Gowa khusus ASN yang sudah divaksin, sehingga ini juga akan mempercepat pembentukan herd imunity atau kekebalan kelompok," tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, Muh Basir menyebutkan bukan hanya kenaikan pangkat tetapi semua jenis pelayanan di BKPSDM mensyaratkan sertifikat vaksin, seperti layanan mutasi pegawai.
Kemudian Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai meliputi layanan pengurusan tanda jasa satya lencana, layanan pengurusan berkas pensiun, layanan pengajuan Cuti PNS.
Baca Juga:Singgung Kinerja ASN Saat WFH, Wali Kota Batam: Kerja di Rumah, Bukan Tidur!
Selanjutnya Bidang Data dan Informasi Pegawai, meliputi layanan pembuatan kartu pegawai, layanan Pembuatan Kartu Taspen, dan layanan Pembuatan Kartu suami/istri
Terakhir Bidang Pengembangan SDM, meliputi layanan rekomendasi surat ijin belajar dan tugas belajar, layanan tes Ujian dinas dan penyesuaian ijazah, Pelatihan Dasar CPNS/Prajabatan, Pelatihan Kepemimpinan dan Diklat teknis/fungsional.
Muh Basir berharap ASN yang belum divaksin untuk segera ikut program vaksinasi massal yang saat ini dilaksanakan oleh Pemkab Gowa di seluruh Kecamatan. Selain itu dirinya meminta ASN untuk mengajak masyarakat lainnya ikut sukseskan vaksinasi.
"Sebagai ASN mari jadi contoh dan inspirator bagi masyarakat lain, ajak masyarakat ikut vaksin. Sementara bagi ASN yang tidak bersyarat melakukan vaksin bisa Surat Keterangan dari Dokter Ahli sebagai pengganti sertifikat vaksin," harapnya.
Perpanjang PPKM Mikro
Pemerintah Kabupaten Gowa kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembataan Kegiatan Masyarakt (PPKM) Berbasis Mikro mulai Sabtu 10 Juli 2021.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan bahwa perpanjangan PPKM dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama untuk menindaklanjuti Instruksi dari Manteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM.
Selain itu, perpanjangan PPKM ini sebagai langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, khususnya varian baru yang sudah masuk di Indonesia.
Menurutnya saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19, terutama di wilayah Jawa dan Bali yang sudah menerapkan PPKM Darurat.
"Kita melihat perkembangan kasus di Jawa dan juga Bali, sehingga dilakukan PPKM. PPKM ini sifatnya sebenarnya mengantisipasi supaya kita tidak terjadi seperti di Jawa dan juga Bali. Kemudian kita juga mengantisipasi varian-varian baru yang yang penularannya jauh lebih cepat," ungkap Adnan.
Pertimbangan lain Pemkab Gowa memperpanjang PPKM karena menyesuaikan dengan Kota Makassar yang saat ini juga sudah menerapkan PPKM. Menurut Adnan, saat kita memiliki permasalahan yang sama, olehnya langkah penanganannya juga harus sama.
"Makassar juga sudah memberlakukan PPKM dengan menutup tempat umum dan hanya boleh buka sampai pukul 17.00 Wita. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan Makassar maka masyarakat Makassar akan ke Kabupaten Gowa, dan resikonya bisa saja penularan Covid-19 di Kabuaten Gowa tidak mampu kita kendalikan," lanjutnya.
Selama PPKM, pemerintah akan melakukan beberapa pembatasan. Seperti jam operasional mini market berjaringan hanya bisa buka hingga pukul 19.00 Wita.
Sementara untuk toko kelontong dan sejenisnya bisa buka hingga pukul 22.00 Wita. Begitupun dengan restoran atau rumah makan bisa buka di atas pukul 19.00 Wita, tetapi dengan catatan hanya dapat melayani pesan antar dan tidak boleh makan di tempat.
Sedangkan untuk tempat-tempat ibadah, masih tetap buka. Hanya saja kapasitasnya 25 - 50 persen saja dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Pembatasan itu dilakukan supaya interaksinya berkurang, supaya risiko penularan Covid-19 kita mampu meminimalisir. Sehingga tidak terjadi peningkatan kasus di rumah sakit dan tenaga kesehatan juga tidak kewalahan menangani saudara-saudara kita yang tertular Covid-19 itulah gunanya penting PPKM," jelasnya.
Adnan berharap semua pihak ikut terlibat. Sehingga pelaksanaan PPKM Mikro ini bisa berjalan dengan baik dan Pandemi Covid-19 ini segera berakhir.
"Keberhasilan pelaksanaan PPKM ini karena kekompakan dan kebersamaan kita. Tidak mungkin hanya sepihak yang menjalankan PPKM ini berhasil, harus semua orang terlibat di dalamnya pelaksanaan PPKM. Masyarakat juga harus disiplin, masyarakat juga harus ikut mendukung sehingga pelaksanaan PKM ini bisa berjalan dengan baik," harapnya.
