SuaraSulsel.id - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik.
Ruang Publik Edisi #2 dipandu oleh Luna Vidya dan menghadirkan narasumber Andi Suhada Sappaile selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Periode 2019-2024 yang akrab disapa Noni dan Prof Nursini selaku Ketua Prodi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
Ruang Publik Edisi #2 mengangkat tema “Menghadirkan Anggaran Publik yang Responsif Gender”, dengan kedua narasumber yang akan membahas secara tuntas dari sudut pandang akademisi dan praktisi dari lembaga legislatif.
Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik serta zoom meeting.
Ruang Publik Edisi #2 diikuti oleh berbagai komunitas kepemudaan, sosial dan pendidikan. Banyak juga tokoh publik yang ikut hadir dalam Ruang Publik Edisi #2.
Baca Juga:Wow! Perempuan di Negara Ini Bisa Menikahi Lelaki Sebanyak Mereka Mau?
Peserta diskusi yang akrab disebut Sahabat Publik Yang Kritis sangat antusias dalam mengikuti Ruang Publik Edisi #2.
Luna Vidya selaku host membuka bahasan dialog dengan perkenalan Ruang Publik, pemaparan profil narasumber dan dialog interaktif Bersama narasumber.
“Anggaran publik yang responsif gender akan menghadirkan anggaran yang tidak berpihak pada satu pihak saja, tetapi harus menganut sistem kesetaraan dan keadilan,” pengantar dari Luna Vidya.
Noni mengawakil karir dalam dunia perbankan memutuskan untuk terjun kedalam dunia politik karena berangkat dari keresahan.
Keinginan ini mendorong Ibu Noni untuk learning by doing selama menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Selanjutnya Ibu Noni memberikan gambaran terkait ruang lingkup dan penerapan anggaran responsif gender.
Baca Juga:Wisata Bali: Mengulik Kesetaraan Gender Desa Terbersih di Dunia, Penglipuran
“Anggaran responsif gender tidak hanya berbicara tentang perempuan saja, tetapi tentang keadilan dan penghapusan diskriminasi. OPD yang ada di pemerintah Kota Makassar harusnya mengerti apa yang menjadi pemaknaan ARG. OPD harusnya diberikan sosialisasi bukan hanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makaassar,” ungkap Noni.
