Debindo diketahui belum lama ini melaporkan mantan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb dan empat pejabat Pemkot Makassar ke Polrestabes Makassar. Antara lain Sekda Kota Makassar M Ansar dan Asisten Pemkot Makassar M sabri.
Laporan tersebut terkait adanya sisa utang perayaan HUT Makassar tahun 2019 sebesar Rp 479 juta.
Ternyata, utang yang diperkarakan Debindo tersebut memang tidak masuk dalam neraca keuangan Pemkot Makassar.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman menegaskan hutang tersebut tidak pernah ada dalam dokumen dan tidak ada surat pesanannya.
Baca Juga:Pelatih Persija : Pertahanan PSM Makassar Sangat Kuat
"Jadi untuk pengakuan utang belanja, harus masuk dalam neraca dulu dan itu wajib. Setelah masuk neraca, nanti baru mengikut ke prosedur Perwali yang sudah dibuat Pak Wali Danny Pomanto, Perwali Nomor 6 Tahun 2021 soal Tata Cara Pembayaran Utang Belanja (kewajiban Pemkot Makassar)," ungkap Helmy, Jumat, 16 April 2021.
Jadi, kata dia, untuk mengakui jika itu menjadi utang Pemkot Makassar, tidak ada dasarnya. Pejabat yang digugat harus bertanggung jawab.
Helmy mengakui hingga sekarang pun, dirinya belum pernah membaca dokumen terkait utang piutang tersebut. Ia juga tak tahu duduk persoalan antara panitia HUT dan pihak Debindo.
Sebelumnya, Iqbal Suhaeb mengaku ogah untuk bertanggungjawab. Dirinya tak pernah tahu soal utang tersebut.
"Saya tidak pernah dilibatkan pada pembahasan HUT dulu. Karena itu masalah teknis, masa wali kota mau urus teknis begitu," ujarnya.
Baca Juga:Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Pernah Lempar Bom ke Mentan
Ia menolak jika itu disebut utang pribadi. Ia pun mengaku siap dipanggil oleh pihak kepolisian.
