SuaraSulsel.id - Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare dan pelabuhan Makassar New Port jadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden (KSP).
Dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan tersebut membutuhkan percepatan. Seiring hadirnya Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan.
"Maka akan kami tinjau secara langsung untuk memastikan pembangunan berjalan lancar," ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN Sulsel antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 15 April 2021.
Febry Calvin Tetelepta mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port sebagai infrastruktur pendukung transportasi orang maupun barang harus dipercepat.
Baca Juga:Terduga Teroris Ditembak Mati, Pernah Lempar Bom Gubernur Sulsel 2013 Lalu
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus dipercepat," ucap Febry.
Selain itu, Febry juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci suksesnya pembangunan.
“Kami harus memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan ini," tambah Febry.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menyatakan, sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 22 Februari 2021 di KSP, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan SK pembentukan Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan.
“SK telah ditandatangani oleh Bapak Plt. Gubernur Sulawesi Selatan dan ditetapkan per tanggal 8 April 2021," ungkap Hayat.
Baca Juga:Cegah Mudik Lebaran, Pemprov Sulsel Gandeng TNI Polri Jaga Perbatasan
SK Tim percepatan yang melibatkan seluruh pihak terkait dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD tingkat I dan II, TNI/Polri, Kejaksaan, sampai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ini diharapkan dapat menjadi instrumen orkestrasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 1
- 2
