alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

BPK Temukan Indikasi Penyimpangan Dana Bansos Covid-19 di Sulsel

Muhammad Yunus Rabu, 31 Maret 2021 | 12:52 WIB

BPK Temukan Indikasi Penyimpangan Dana Bansos Covid-19 di Sulsel
Kepala BPK Sulsel Wahyu Priyono / [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]

Jumlahnya lebih Rp 1 Miliar

SuaraSulsel.id - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan ada penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlahnya sangat besar, mencapai Rp 1,1 miliar.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan audit secara akurat. Terhadap pengadaan paket sembako bantuan Pemprov Sulsel pada tahun 2020. Ada selisih harga yang tidak wajar pada pengadaan tersebut.

"Itu pengadaan paket sembako bansos yang tidak wajar harganya. Sudah ada teknik pemeriksaan yang akurat kami lakukan dan menemukan ada semacam kita meragukan kewajaran harganya," kata Wahyu di kantornya, Rabu, 31 Maret 2021.

Ia mengaku BPK Sulsel sudah menyampaikan masalah ini ke BPK pusat untuk diinvestigasi. Selisih harga disebutnya perlu investigatif yang mendalam.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Ini Syaratnya

"Ada indikasi penyimpangan sekitar Rp1,1 miliar yang sudah dilaporkan ke BPK pusat untuk dilakukan investigasi. Kami sedang menunggu dari pusat yang khusus menangani investigasi untuk hasilnya," jelasnya.

BPK Sulsel, kata Wahyu, tidak bisa melakukan investigasi. Tenaga auditor khusus investigasi ada di BPK pusat.

Namun, hal ini sudah dilaporkan ke Gubernur Sulsel lalu. BPK berharap ada evaluasi dan pembinaan terhadap Dinas Sosial.

"Di Dinsos Pemprov saja. Yang jelas ada penyaluran itu kan pengadaan paket sembako untuk bantuan sosial, ada harga yang tidak wajar. Ada selisih harga, kurang lebih Rp 1,1 miliar. Itu sudah kami laporkan secara tertulis, tinggal nunggu dari pemeriksaan investigatif dari pusat karena BPK sulsel tidak bisa menginvestigasi sendiri. Kalau pusat kan ada auditor khusus yang menangani ini," jelas Wahyu.

BPK juga menemukan ada 484 temuan pada pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel. Salah satu temuan terbesar itu soal bansos Covid-19 ini.

Baca Juga: DPP Duga Ada Transaksi Untuk Dapat Diskresi Airlangga di Golkar Sulsel

Diketahui, masalah Bansos Covid-19 di Pemprov Sulsel sedang ditangani Polda Sulsel. Sejumlah pihak sudah diperiksa, termasuk Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait