SuaraSulsel.id - Rencana pemerintah pusat mengimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021 direspons Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta beras impor tersebut tidak masuk ke wilayah Gorontalo. Karena stok beras petani di Gorontalo melimpah. Bahkan bisa diserap oleh Perum Bulog.
“Jadi kalau pun impor beras itu jadi, kita akan bermohon tidak dikirim ke Gorontalo. Pasti itu akan sangat memukul petani. Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa 9 Maret 2021.
Rusli Habibie mengaku sudah mengirim surat ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terkait ketersediaan beras, rencana panen, dan luasan lahan di Gorontalo.
Mengutip dari gopos.id -- jaringan suara.com , Rusli berharap serapan beras Perum Bulog dari petani lokal lebih dimaksimalkan.
Baca Juga:Resmi! Pemprov Gorontalo Perpanjang Penerapan PSBB Hingga 31 Mei 2020
“Jadi kita buat surat ke Pak Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sampaikan kondisi kita. Suratnya per tiga bulan terkait stok beras kita berapa, rencana panen, dan luasan lahan,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Gorontalo Muljady Mario mengatakan, luas panen Provinsi Gorontalo selama Januari hingga April 2021 sekitar 14.600 hektare. Setara dengan 86 ribu ton gabah kering giling atau 49.000 ton beras.
“Dari sisi konsumsi, Gorontalo rata rata 10 ribu sampai 11 ribu ton per bulan. Nah kalo kita kali tiga saja, kita masih ada kurang lebih 19 ribu ton yang surplus,” ungkap Muljady.
Pihaknya meyakini kondisi stok beras di Gorontalo cukup hingga akhir tahun dengan luas panen setiap tahunnya mencapai 70.000 hektare.
Bulog Sub Drive Gorontalo diminta lebih aktif menyerap beras petani lokal daripada membeli beras luar daerah apalagi beras impor.
Baca Juga:Sidak ke Perbatasan, Gubernur Rusli Pastikan Warga Luar Tak Masuk Gorontalo
