SuaraSulsel.id - Ketua Pansus Pengawasan Anggaran Penyaluran Logistik Pasca Gempa Bumi DPRD Sulbar Sudirman, menyoroti penanganan pasca gempa bumi di Mamuju dan Majene.
Sudirman menyayangkan, data warga terdampak yang dicatat oleh BPBD Sulbar tidak jelas. Sehingga menilai pencatatan tersebut amburadul. Alur penerimaan dan pengeluaran bantuan juga tidak jelas.
Hal ini disampaikan Sudirman, saat mengikuti rapat bersama dengan tim penanggulangan bencana yang dibentuk Pemprov Sulbar di tenda di pelataran Gedung DPRD Sulbar di Mamuju, Senin (15/2/2021).
“Arus kas tentang donasi yang masuk dari luar baik dari pemda, perusahaan, maupun perorangan untuk korban gempa belum tercatat sesuai pencatatan keuangan yang betul. Ini dana bantuan langsung yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya,” ungkap Sudirman.
Baca Juga:Menengok Desa Botteng Utara Pasca Gempa Sulbar, 90 Persen Rumah Roboh
Mengutip dari PojokCelebes.com -- jaringan suara.com, bantuan dana yang masuk berkisar Rp 2,89 miliar, dilaporkan sebanyak Rp 1,2 miliar sudah dibelanjakan.
Bendahara BPBD Sulbar menjelaskan bahwa dana tersebut masuk melalui dua nomor rekening. Yaitu rekening BPBD Sulbar di Bank Mandiri dan rekening BPBD di Bank Sulselbar.
Anggota Pansus Bonggalangi meminta Kepala BPBD Sulbar untuk membeli kebutuhan yang sifatnya krusial di masa pasca gempa.
”Jangan membeli barang-barang yang banyak tapi tidak bisa tersalurkan dengan efektif karena adanya birokrasi yang memperlambat penyaluran kepada maasyarakat atau pengungsi. Seperti terpal yang masih banyak menumpuk, padahal di luar sana banyak masyarakat yang membutuhkan terpal sejak beberapa minggu lalu,” jelasnya.
Masyarakat juga menyoroti pembelian terpal atau tenda yang belum tersalurkan. Malah dikabarkan tertumpuk di gudang logistik.
Baca Juga:Sejumlah Pedagang di Pasar Tradisional Mamuju Mulai Berjualan
