- DJPb Sulsel merealisasikan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,71 triliun hingga triwulan I 2026 sesuai instruksi pembangunan nasional.
- Anggaran sebesar Rp3,19 triliun digunakan untuk belanja pegawai bagi personel TNI, Polri, serta aparatur sipil di Sulawesi Selatan.
- Realisasi belanja barang, modal, dan bantuan sosial mendukung operasional 727 satuan kerja serta berbagai proyek infrastruktur strategis daerah.
SuaraSulsel.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) Hari Utomo mengatakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp4,71 triliun hingga triwulan I 2026.
"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp4,71 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,85 triliun, atau mencapai sekitar 18,96 persen," ujar dia di Makassar, Rabu (6/5).
Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pengelolaan anggaran, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.
Baca Juga:Tri Tito Karnavian Puji Kepemimpinan Gubernur Sulsel Sukseskan Program Zero Dose
"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,19 triliun atau 27,65 persen dari pagu Rp11,53 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp1,16 triliun atau 12,39 persen dari pagu Rp9,37 triliun.
Belanja itu, menurut dia, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.
Baca Juga:Ekonomi Sulawesi Selatan Tumbuh 6,88 Persen, 170 Ribu Lapangan Kerja Baru Tercipta
Adapun belanja modal hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp356,94 miliar atau 2,27 persen dari pagu Rp3,92 triliun.
Anggaran ini antara lain digunakan untuk kegiatan preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
"Untuk belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp25 miliar, telah tersalurkan Rp4,28 miliar untuk asistensi rehabilitasi sosial seperti kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) dan ODHIV (Orang dengan penderita HIV)," ucapnya.
