SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Papua sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah. Membahas situasi pasca ujaran rasis terhadap Natalius Pigai.
Para tokoh juga mengaku berusaha menenangkan mahasiswa dan masyarakat. Agar tidak terprovokasi dengan isu SARA di Papua.
Agar kondisi Papua tetap kondusif, para tokoh menegaskan akan mengawal kasus Natalius Pigai sampai tuntas. Menyiapkan pengacara khusus.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhoni Banua Rouw usai dengar pendapat dengan pimpinan DPR Papua.
Baca Juga:Abu Janda: Kata Evolusi di KBBI Tak Berkaitan dengan Teori Darwin
Bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Papua, tokoh masyarakat, agama, dan mahasiswa.
“DPRP bertekad akan kawal proses hukum dugaan tindakan rasisme kepada Natalius Pigai secara transparan dan adil,” jelas Jhoni di Kantor DPRP, Kota Jayapura, kepada KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Jumat 29 Januari 2021.
Menurut Jhoni proses hukum dugaan rasisme harus dilakukan secara transparan. Akan terus didorong DPRP. Sebagaimana DPRP bertekad menyediakan pengacara untuk Natalius Pigai agar proses hukum berjalan secara transparan.
“Jadi kami ingin transparan soal prosesnya dan tahapannya kami ikuti. Sebab pengacaranya betul-betul dari kami,” katanya.
Jhoni mengatakan, kasus ini adalah pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dia berharap pengadilan adil dalam memberikan putusan.
Baca Juga:Abu Janda Dinilai Rasis ke Natalius Pigai, Pendeta Gilbert Jelaskan Evolusi
“Forkopimda dan mahasiswa di Papua akan terus mengawal proses hukum kasus rasisme ini hingga tuntas. Kami akan kawal sesuai tupoksi masing-masing. Kami juga meminta hentikan rasisme di tanah Papua,” tegas Jhoni.
Jhoni meminta kepada mahasiswa ketika ada kasus seperti ini terjadi lagi, maka segera bawa ke DPRP dan akan difasilitasi untuk prosesnya.
“Ini membuktikan bahwa kami serius menyelesaikan masalah rasisme dan kami ingin kasus rasisme tak terjadi lagi,” paparnya.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw saat menghadiri rapat itu mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat dan sinergitas tinggi dalam merespon kasus rasisme.
Paulus mengakui tak mempunyai kemampuan jika kejadian itu terjadi di luar Papua, dan hanya bisa melakukan dengan meminta petunjuk pimpinan terkait dengan permasalahan tersebut.
“Terima kasih karena sekarang kami telah ambil langkah cepat bersama dengan semua stake holder terhadap kejadian itu agar dapat tertangani. Ini pertanda kedepan permasalahan sekecil apapun sebagai orang Papua, ras Papua itu dapat ambil tindakan cepat sebagai pemimpin di atas tanah Papua,” jelas Paulus.
Ketua FKUB Papua, Pdt Lipius Biniluk mengungkapkan, berkaitan kejadian saat ini, pemerintah harus berbicara mengenai pencegahan, di mana pemerintah harus memberikan pendidikan yang baik kepada pemerintah di luar Papua agar tidak terjadi rasisme lagi.
“Untuk tidak lagi menginjak-injak harkat dan martabat manusia lain. Saat ini kita berbicara mengenai pencegahan dan solusi ke depan. Kami mendengar pendapat dari adik-adik mahasiswa terkait persoalan rasisme ini,” jelas Lipius.
Lipius juga mengatakan, seharusnya polisi dan birokrat bisa memberikan pengertian wawasan yang dalam tentang ras yang ada di Indonesia ini.
“Untuk kedepan, bicara pencegahan lebih baik. Ini sudah selesai, saatnya bicara pencegahan dan solusi agar rasisme ini tak terjadi lagi,” jelasnya.
