Nurdin meminta agar kasus ini diusut. Ia tegaskan yang terlibat harus dihukum.
"Saya sudah bahas, saya bilang pastikan (yang terlibat). Kalau salah harus dihukum, tidak boleh tidak," tegas Nurdin.
Ia mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini sedang bekerja. Kerugian negara harus tetap dikembalikan ke kas daerah.
"Sanksi kan kita sudah jatuhkan pada penanggungjawabnya. Kita sudah copot. Hasil laporan dari tim penuntut ganti rugi disuruh kembalikan," jelasnya.
Baca Juga:Disebut Terlibat Kasus Bansos Covid-19, Sekprov Sulsel Tebar Ancaman
Sebelumnya, Nurdin Abdullah mengaku sudah memanggil Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, pekan lalu. Pemanggilan itu berkaitan dengan namanya yang disebut-sebut oleh mantan Pejabat Dinas Sosial, Kasmin.
"Makanya saya udah panggil Pak Sekda. Itu harus secara jujur menyampaikan kalau memang ada, tapi pak Sekda bilang bukan, gak ada," ujar Nurdin, Jumat lalu.
Kendati menyebut tidak terlibat, namun, kata Nurdin pernyataan Sekda juga perlu pembuktian. Saat ini, hasil keterangan di persidangan sudah ditangani oleh APIP.
"Tentu butuh pembuktian, bagi saya siapapun yang melanggar harus dihukum. Kalau masih ada yang berani bermain-main, ya udah resikonya ada," sebutnya.
Mantan Bupati Bantaeng pun mengaku siap melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Selama menjabat, ia sudah komitmen agar tak ada kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Siap Copot Sekprov Jika Terbukti Terlibat Bansos Covid-19
Nama Sekretaris Pemprov Sulsel Abdul Hayat Gani sempat disebut-sebut terlibat dalam Bansos Covid-19 di Sulsel. Mantan Pejabat Dinas Sosial, Kasmin menyebut ada keterlibatan Sekprov.
Pada sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR), Kasmin mengaku ditelpon oleh Albar. Albar adalah orang terdekat Sekprov, Abdul Hayat Gani. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia, lantai 7.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
