- Organisasi kampus dan masyarakat menggelar demonstrasi menuntut reformasi di Makassar pada 10 November 2026.
- Polrestabes Makassar mengerahkan 2.100 personel gabungan untuk mengamankan aksi dan mengimbau warga menghindari lokasi unjuk rasa.
- DPR RI memproses masukan terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
SuaraSulsel.id - Gelombang demonstrasi yang membawa tuntutan perubahan politik dan reformasi pemerintahan kembali bergulir di sejumlah kota besar di Indonesia.
Setelah aksi serupa digelar di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, Makassar juga bersiap menjadi salah satu titik penyampaian aspirasi pada Selasa, 10 November 2026.
Sejumlah organisasi kampus dan elemen masyarakat dijadwalkan turun ke jalan dengan membawa isu Lengserkan Prabowo-Gibran dan Reformasi Total Revolusi.
Aksi tersebut rencananya dipusatkan di tiga titik. Yakni depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), kawasan Flyover Makassar, serta Kantor DPRD Sulawesi Selatan.
Baca Juga:Buruh Sulsel Tuntut UMP 2027 Naik 9,5 Persen
Massa diperkirakan mulai bergerak sekitar pukul 14.00 Wita.
Mengantisipasi aksi tersebut, Polrestabes Makassar menyiagakan 2.100 personel gabungan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Ahmad mengatakan personel yang diterjunkan berasal dari sejumlah unsur, mulai dari Brimob, Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, pemadam kebakaran hingga Satpol PP.
"Personel gabungan Brimob, Polda, Polrestabes, Damkar dan Satpol. Ada 2.100," ujarnya.
Jafar mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah titik yang menjadi lokasi demonstrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kepadatan kendaraan dan kemacetan lalu lintas selama aksi berlangsung.
Baca Juga:Jokowi Tunjukkan Ijazah Depan Wajah Roy Suryo
"Kami imbau warga agar menghindari titik-titik unjuk rasa, sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya," katanya.
Kepolisian berharap para peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Semoga adik-adik dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik dan tetap menjaga harkamtibmas," tuturnya.
Diketahui, aksi ini adalah kelanjutan dari rangkauan demonstrasi yang sebelumnya berlangsung pada 20 dan 28 Oktober 2026.
DPR RI Siapkan Hak Menyatakan Pendapat
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).
