- Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan Bahtiar Baharuddin terhadap Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Senin, 9 November 2026.
- Hakim menilai penetapan tersangka kasus korupsi bibit nanas senilai Rp60 miliar itu telah sah secara hukum.
- Kejaksaan Tinggi Sulsel akan segera merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
SuaraSulsel.id - Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar kandas.
Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
Dengan putusan tersebut, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024 dinyatakan sah menurut hukum.
Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal Arwana dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks di PN Makassar, Senin, 9 November 2026.
Baca Juga:Kasus Korupsi Bibit Nanas: Kubu Eks Pj Gubernur Sulsel Serang Balik Perhitungan BPKP
Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan memiliki ruang lingkup terbatas.
Mengacu pada Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, praperadilan hanya menguji aspek formil tindakan aparat penegak hukum.
Artinya, dalil Bahtiar yang menyatakan dirinya sebagai kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.
Menurut hakim, persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana merupakan bagian dari pembuktian materi pokok perkara.
Hal tersebut nantinya menjadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Baca Juga:Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Disikat Lagi oleh Kejati
Hakim juga menyoroti keberatan Bahtiar mengenai penggunaan alat bukti oleh penyidik.
Dalam persidangan, pemohon dinilai tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.
Selain itu penilaian mengenai kekuatan atau bobot alat bukti bukan menjadi ranah pemeriksaan praperadilan, melainkan akan diuji dalam persidangan pokok perkara.
Hakim menegaskan selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho serta Dr. Makkah HM dalam persidangan, hakim juga menilai penggunaan keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya harus dilihat dari substansi keterangan baru, bukan semata-mata dari orang yang memberikan kesaksian.
Dalam perkara ini, hakim berpendapat Kejati Sulsel selaku termohon telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka.
