KPK Diminta Bongkar Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Sulsel

Draft daftar bantuan Covid-19 ini sempat heboh beberapa saat lalu. Kabarnya kasus ini juga sempat ditangani oleh Kejaksaan Sulselrabar.

Namun, Kepala Dinas Sosial Gemala Fauza yang dikonfirmasi tidak merespons. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan tidak ditanggapi.

Tak hanya Pemprov, kasus mark up bantuan Covid-19 untuk Kota Makassar juga sedang ditangani oleh Polda Sulsel.

Kepolisian bahkan sudah mengantongi nama tersangka, hanya saja masih enggan dibeber. "Kami belum dapat info lanjut dari Ditkrimsus. Tunggu saja eksposnya," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Ibrahim Tompo, Minggu (6/12/2020).

Baca Juga:Jokowi: Sudah Saya Ingatkan Sejak Awal Para Menteri Jangan Korupsi!

Sebelumnya, penyidik sudah menemui pejabat Kementerian Sosial sebagai saksi ahli untuk merampungkan hasil penyidikan terkait kasus ini. Sejauh ini, Polda Sulsel sudah memeriksa sekitar 70 orang lebih saksi. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir, salah satunya.

Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Kadir Wokanubun melihat korupsi bantuan Covid-19 di Sulsel sangat terang-terangan terjadi. Paket yang dianggarkan, tak sesuai dengan paket yang dibagikan ke masyarakat.

Semisal, kata Kadir, Pemkot menganggarkan bantuan paket senilai Rp600 ribu, tapi yang disalurkan hanya Rp100 ribu. Dasar ini seharusnya sudah menjadi acuan bagi penegak hukum untuk bertindak. Tak perlu menunggu laporan lagi.

"Itu kan tinggal lihat selisih saja untuk menghitung besaran mark up berapa. Data yang kami dapatkan, anggaran satu paket itu nilainya Rp600 ribu, tapi yang dibagikan ke masyarakat hanya sekitar Rp100 ribuan," terangnya.

Begitupun pada penyalurannya yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga terdampak yang tidak kebagian.

Baca Juga:Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Pengamat: Mensos Juliari Bisa Dihukum Mati

Kontributor : Lorensia Clara Tambing