SuaraSulsel.id - Sebelas siswa bersama perwakilan orang tua siswa berunjuk rasa di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Menuntut janji Gubernur Sulsel, yang akan memasukkan mereka ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).
Ketua Forum Orang Tua Murid Makassar Herman Hafid Nassa yang memimpin aksi mengatakan, sebelas orang siswa tersebut merupakan siswa yang baru lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Saat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mereka dinyatakan tidak lulus. Berdasarkan hasil ujian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.
Sebelas siswa yang putus sekolah itu masing-masing mendaftar di SMAN 1 Makassar satu orang, SMN 17 Makassar satu orang, SMAN 4 tiga orang, dan SMAN 2 Makassar satu orang.
Baca Juga:Polisi Tetapkan Tersangka Pembunuhan Siswa SMP di Deli Serdang
Mendaftar di SMK 5 Makassar satu orang, SMKN 16 Makassar satu orang, dan SMKN 4 Makassar tiga orang.
Herman menyalahkan cara merekrut sistem PPDB. Sehingga banyak anak-anak yang tidak tertampung menjadi putus sekolah.
Jumlah siswa yang tamat SMP juga lebih banyak dibanding ketersediaan kursi di tingkat SMAN dan SMKN di Kota Makassar.
Karena tidak ingin anak-anak tersebut putus sekolah, kata Herman, orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Tujuannya meminta kebijakan Pemerintah Sulsel. Agar anak-anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya.
Baca Juga:Bagi Pemilik Kendaraan di Sulsel, Ini Syarat Bebas dari Denda Pajak
"Sudah ketiga kalinya melakukan aksi ini di Rujab Gubernur Sulsel," kata Herman di depan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman, Makassar, Rabu (2/9/2020).
Herman mengatakan, aksi pertama dilakukan pada 23 Juli 2020. Aksi kedua pada 12 Agustus 2020.
Saat aksi kedua, aspirasi orang tua murid diterima Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Kala itu, Nurdin memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel yang sebelumnya menjabat untuk mengakomodir seluruh anak-anak yang putus sekolah di Kota Makassar.
"Mantan Kadis tersebut berjanji dua hari. Namun, masuk hari keempat dia tidak laksanakan, makanya dicopot oleh gubernur Sulsel," kata Herman.
"Kemudian diangkat Kadis Pendidikan yang baru yakni Prof Muh Jufri sebagai kadis yang baru sekarang," Herman menambahkan.
Jufri sudah mengundang orang tua murid dan instansi yang ikut mendampingi siswa-siswa putus sekolah. Melakukan rapat bersama pada 23 Agustus 2020.
Menurut Herman, dalam rapat tersebut Jufri menyampaikan, telah diperintahkan gubernur untuk mengakomodir semua anak-anak yang putus sekolah.
Jufri meminta waktu paling lambat 30 Agustus 2020. Untuk menuntaskan semua anak-anak yang belum sekolah.
Orang Tua Siswa Tuding Ada Calo di Dinas Pendidikan Sulsel
Herman menuding, sebelas siswa yang berunjuk rasa tidak terakomodir, karena ada calo yang bermain dalam proses penerimaan siswa.
Ia menduga ada oknum di Dinas Pendidikan Sulsel yang melakukan percaloan siswa baru. Demi keuntungan pribadi.
Percaloan siswa baru yang dimaksud Herman adalah, memasukan siswa lain yang belum diketahui asal usulnya. Atau biasa disebut siswa siluman. Untuk menggantikan posisi siswa yang telah dijanjikan Gubernur Sulsel.
Contoh di SMAN 1 Makassar. Anak-anak yang dijanjikan untuk melanjutkan pendidikan empat orang. Namun, yang diakomodir Dinas Pendidikan Sulsel hanya tiga orang.
Kejadian serupa juga terjadi di SMAN 17 Makassar. Herman menyebut, anak-anak yang dijanjikan untuk sekolah di tempat itu terdapat 16 orang. Sementara yang diakomodir hanya 15 orang.
Padahal, jumlah siswa yang dimasukkan di SMAN 17 Makassar diketahui sebanyak 31 orang siswa.
"Bahkan, saya temukan banyak anak-anak yang tidak mendaftar di sekolah itu ikut juga masuk. Seharusnya, siswa ini bisa terakomudir semua. Cuma mereka mendahulukan siswa siluman," jelas Herman.
Dugaan terjadinya percaloan siswa tersebut semakin kuat, setelah lembaga yang mendampingi anak-anak yang putus sekolah mendengar langsung pengakuan dari pihak sekolah yang menerima murid.
"Jadi dia (oknum calo) menyuplai murid terus ke sekolah itu. Itu ungkapan salah satu kepala sekolah yang tidak perlu disebut namanya," kata Herman.
Karena tidak berhasil mengakomodir semua siswa, pendemo meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mencopot Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Muh Jufri. Karena diduga tidak mampu menuntaskan perintah dan tidak mampu mengawasi bawahannya.
"Diduga sudah ratusan siswa siluman yang diakomodir oleh oknum Disdik Sulsel," tegas Herman.
Kontributor : Muhammad Aidil
Kontributor : Muhammad Aidil
