Polisi Olah TKP Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Bupati Konawe Selatan

Tawaran itu disebut datang saat korban mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Konawe Selatan.

Ketua Bidang Advokasi YLBH Sultra, Agus Alvian mengatakan korban juga sempat diarahkan pada opsi penyelesaian adat Tolaki atau “peohala”.

“Korban menyampaikan kepada kami bahwa saat itu sempat ditawarkan, ‘kalau mau kita nikahkan kalian’,” kata Agus.

Namun tudingan tersebut dibantah Kepala DP3A Konawe Selatan, Sitti Hafsa. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa korban berdamai ataupun memilih jalur tertentu.

“Biasanya ada tiga opsi dalam kasus seperti ini, proses hukum, pernikahan, atau penyelesaian adat,” ujar Sitti.

Meski demikian, polisi memastikan penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur hukum pidana.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 414 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana kekerasan seksual.