Proyek Rp3 Triliun Presiden Prabowo di Kota Makassar di Ujung Tanduk

SuaraSulsel.id - Bau sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa sudah menjadi bagian dari keseharian warga Kecamatan Manggala, Makassar.

Saat hujan turun, aroma menyengat itu semakin pekat. Ketika kemarau datang, potongan sampah plastik kerap beterbangan hingga masuk ke halaman rumah warga.

Kini, di tengah kondisi TPA yang sudah terlalu penuh, warga kembali dihadapkan pada rencana baru pemerintah.

Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Proyek senilai Rp3 triliun itu digadang-gadang menjadi solusi krisis sampah perkotaan di Makassar.

Namun bagi sebagian warga, proyek tersebut justru menghadirkan ketakutan baru.

Mereka khawatir keberadaan insinerator akan memunculkan pencemaran udara, bau, dioksin, hingga risiko kesehatan jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Penolakan itu kini meluas. Tidak hanya datang dari warga Tamalanrea--Lokasi awal proyek--tetapi juga muncul dari warga di sekitar TPA Tamangapa yang sempat diwacanakan menjadi lokasi baru pembangunan fasilitas tersebut.

Proyek yang Berulangkali Berubah Arah

Baca Juga: Aksi Viral Angkut Motor Listrik Sambil Boncengan, Polisi Makassar Buru Pengendara 'Sakti' Ini

Rencana pembangunan PSEL Makassar sebenarnya bukan proyek baru.

Tender proyek itu dimenangkan Shanghai SUS Environment pada 5 Februari 2024.

Perusahaan tersebut kemudian menggandeng mitra lokal, PT Sarana Utama Sinergi dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar pada September 2024.

Awalnya, proyek direncanakan berdiri di Kecamatan Tamalanrea. Namun, situasi berubah setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengolahan sampah perkotaan.

Regulasi baru itu mengubah skema kerja sama proyek PSEL secara nasional, termasuk di Makassar.

Pemerintah Kota Makassar lalu menawarkan lokasi baru di kawasan TPA Tamangapa.