KALLA Respons Rencana Aksi di Makassar: Dukungan Jangan Lewat Unjuk Rasa

SuaraSulsel.id - Rencana aksi damai untuk mendukung mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mencuat di Kota Makassar.

Informasi yang beredar menyebutkan warga yang tergabung dalam Laskar Garuda Indonesia Bersatu akan turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap tokoh nasional tersebut.

Aksi tersebut disebut-sebut akan digelar di sejumlah titik strategis, yakni Flyover Jalan Urip Sumoharjo dan kantor DPW PSI Sulawesi Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 17 April 2026, mulai pukul 14.00 Wita.

Namun, di tengah rencana tersebut, pihak KALLA justru menyampaikan imbauan tegas agar masyarakat tidak mengekspresikan dukungan dalam bentuk aksi unjuk rasa.

Tanggapan itu disampaikan melalui Chief Legal & Sustainability Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung.

Ia mengapresiasi simpati publik terhadap Jusuf Kalla, tapi menilai aksi massa berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

"Kami mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan masyarakat untuk Bapak Jusuf Kalla, termasuk dengan adanya rencana aksi ini. Namun kami tegaskan, dukungan sebaiknya tidak dilakukan dalam bentuk unjuk rasa yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian," ujar Subhan, Kamis, 16 April 2026.

Ia menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif, terlebih di tengah polemik yang tengah berkembang.

Baca Juga: Besok Warga di Makassar Akan Turun ke Jalan Bela Jusuf Kalla, Ini Titik Aksinya

Kata Subhan, gerakan massa berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu perpecahan di masyarakat.

"Jangan sampai muncul adu domba yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan," lanjutnya.

Subhan juga menyebut rekam jejak Jusuf Kalla selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan perdamaian di berbagai daerah konflik di Indonesia.

"Kami meyakini masyarakat sudah mengetahui dengan baik peran beliau dalam pemerintahan, termasuk sebagai inisiator perdamaian dalam konflik Ambon dan Poso," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta aparat pemerintah dan penegak hukum untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi yang mengatasnamakan dukungan terhadap Jusuf Kalla.

"Kami memohon agar pemerintah dan pihak berwajib dapat mengantisipasi agar aksi-aksi semacam ini tidak dilakukan, demi menjaga stabilitas dan kedamaian di masyarakat," tegasnya.