KALLA Respons Rencana Aksi di Makassar: Dukungan Jangan Lewat Unjuk Rasa

SuaraSulsel.id - Rencana aksi damai untuk mendukung mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mencuat di Kota Makassar.

Informasi yang beredar menyebutkan warga yang tergabung dalam Laskar Garuda Indonesia Bersatu akan turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap tokoh nasional tersebut.

Aksi tersebut disebut-sebut akan digelar di sejumlah titik strategis, yakni Flyover Jalan Urip Sumoharjo dan kantor DPW PSI Sulawesi Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 17 April 2026, mulai pukul 14.00 Wita.

Namun, di tengah rencana tersebut, pihak KALLA justru menyampaikan imbauan tegas agar masyarakat tidak mengekspresikan dukungan dalam bentuk aksi unjuk rasa.

Tanggapan itu disampaikan melalui Chief Legal & Sustainability Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung.

Ia mengapresiasi simpati publik terhadap Jusuf Kalla, tapi menilai aksi massa berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

"Kami mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan masyarakat untuk Bapak Jusuf Kalla, termasuk dengan adanya rencana aksi ini. Namun kami tegaskan, dukungan sebaiknya tidak dilakukan dalam bentuk unjuk rasa yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian," ujar Subhan, Kamis, 16 April 2026.

Ia menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif, terlebih di tengah polemik yang tengah berkembang.

Baca Juga: Besok Warga di Makassar Akan Turun ke Jalan Bela Jusuf Kalla, Ini Titik Aksinya

Kata Subhan, gerakan massa berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu perpecahan di masyarakat.

"Jangan sampai muncul adu domba yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan," lanjutnya.

Subhan juga menyebut rekam jejak Jusuf Kalla selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan perdamaian di berbagai daerah konflik di Indonesia.

"Kami meyakini masyarakat sudah mengetahui dengan baik peran beliau dalam pemerintahan, termasuk sebagai inisiator perdamaian dalam konflik Ambon dan Poso," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta aparat pemerintah dan penegak hukum untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi yang mengatasnamakan dukungan terhadap Jusuf Kalla.

"Kami memohon agar pemerintah dan pihak berwajib dapat mengantisipasi agar aksi-aksi semacam ini tidak dilakukan, demi menjaga stabilitas dan kedamaian di masyarakat," tegasnya.

Subhan mengingatkan juga masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang beredar, terutama yang mengaitkan dukungan terhadap Jusuf Kalla dengan aksi turun ke jalan.

"Saya kembali mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak ikut dalam ajakan aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan pembelaan terhadap Bapak Jusuf Kalla," ujarnya.

Rencana aksi ini sendiri tidak muncul tanpa sebab. Gelombang dukungan tersebut dipicu oleh polemik yang menyusul ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026 lalu.

Dalam ceramah bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar”, Jusuf Kalla menyinggung sejumlah faktor yang kerap menjadi pemicu konflik di Indonesia, termasuk persoalan ketidakadilan dan penggunaan isu agama.

Ia menjelaskan, dalam berbagai konflik sosial, agama kerap digunakan sebagai legitimasi oleh pihak-pihak yang bertikai, sehingga memperumit upaya penyelesaian konflik.

Namun, pernyataan tersebut menuai polemik setelah potongan ceramahnya beredar luas di media sosial.

Sejumlah pihak menilai pernyataan itu menyentuh isu sensitif, khususnya terkait agama.

Polemik tersebut kemudian berlanjut ke ranah hukum. Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah organisasi, salah satunya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya pada 12 April 2026.

Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menilai pernyataan Jusuf Kalla terkait konflik di Poso dan Ambon mengandung narasi yang kontroversial, terutama dalam penggunaan istilah keagamaan seperti “syahid” dalam konteks konflik.

Menurutnya, penyampaian tersebut berpotensi menimbulkan tafsir yang sensitif di tengah masyarakat yang majemuk.

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pernyataan Jusuf Kalla justru merupakan penjelasan akademis mengenai realitas konflik sosial, di mana agama sering dijadikan alat legitimasi oleh pihak yang bertikai.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memicu reaksi beragam di publik, termasuk di Makassar yang merupakan kampung halaman Jusuf Kalla.

Rencana aksi damai oleh Laskar Garuda Indonesia Bersatu menjadi salah satu bentuk respons atas polemik tersebut.

Meski demikian, pihak KALLA berharap dukungan masyarakat dapat disalurkan dengan cara yang lebih bijak tanpa harus memicu potensi gesekan di ruang publik.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing