- Laskar Garuda Indonesia Bersatu akan menggelar aksi damai di Makassar pada 17 April 2026 membela Jusuf Kalla.
- Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di UGM mengenai konflik berlatar belakang agama.
- Tokoh agama menilai pernyataan Jusuf Kalla merujuk pada fakta historis penyelesaian konflik Maluku dan Poso masa lalu.
Mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, John Ruhulessin menilai pernyataan Jusuf Kalla tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah konflik yang terjadi di Maluku dan Poso pada awal 2000-an.
Menurutnya, Jusuf Kalla justru merupakan salah satu tokoh kunci dalam proses perdamaian di Maluku, khususnya melalui Perjanjian Malino II.
"Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia saat itu ikut menyelesaikan konflik Maluku," ujarnya.
Ruhulessin mengingatkan bahwa masyarakat Maluku memiliki catatan sejarah panjang terkait peran Jusuf Kalla dalam meredam konflik.
Ia menyebut JK beberapa kali turun langsung ke Ambon untuk memastikan proses perdamaian berjalan.
"Beberapa kali beliau datang ke Ambon dan dalam proses Malino II beliau menjadi salah satu arsitek perdamaian. Kita berterima kasih atas peran tersebut," lanjutnya.
Ia menegaskan, pernyataan Jusuf Kalla soal “syahid” dalam ceramahnya tidak dimaksudkan untuk menyinggung doktrin agama tertentu, melainkan menggambarkan realitas sosial yang terjadi saat konflik berlangsung.
"Pak JK tidak berbicara dalam konteks doktrin agama, apalagi untuk menyerang agama tertentu. Yang beliau sampaikan adalah fakta di lapangan saat konflik terjadi," tegasnya.
Menurut Ruhulessin, dalam situasi konflik, masyarakat seringkali mencari legitimasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.
Baca Juga: Saksi Sejarah Konflik Poso-Ambon Buka Suara Soal Polemik Ceramah Jusuf Kalla: Tidak Masuk Akal..
Hal tersebut, kata dia, merupakan realitas yang dihadapi para mediator konflik, termasuk Jusuf Kalla.
"Yang beliau lihat adalah kondisi praktis, bagaimana orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Itu yang disampaikan," jelasnya.
Ia pun berharap polemik ini tidak berkembang menjadi konflik baru yang dapat mengganggu stabilitas sosial, khususnya di daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan seperti Maluku.
Sementara itu, hingga kini proses hukum atas laporan terhadap Jusuf Kalla masih bergulir di Polda Metro Jaya.
Berbagai respons dari masyarakat pun terus bermunculan, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
Terkini
-
Gubernur Sulsel Serahkan Rp1 Miliar untuk Pemulihan RSUD Syekh Yusuf Gowa
-
Implementasi GCG di BUMN Tuai Apresiasi, Dinilai Tingkatkan Kinerja dan Transparansi
-
Enam Pelaku Perundungan Siswi Tana Toraja Ditangkap
-
Ini Alasan Cabai Keriting Kurang Diminati di Gorontalo
-
Gubernur Sulsel Terima Penghargaan Provinsi Terbaik 1 Creative Financing