Viral Napi Korupsi Asyik Ngopi di Luar Rutan, Petugas Pengawal Langsung Dicopot

SuaraSulsel.id - Sebuah video yang memperlihatkan narapidana kasus korupsi tengah berada di kedai kopi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial dan memicu sorotan publik.

Menanggapi hal tersebut, pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari langsung melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang mengawal narapidana tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Rutan Kelas IIA Kendari, La Ode Mustakim, mengatakan narapidana berinisial S sebenarnya keluar secara resmi dari rutan untuk menghadiri sidang Peninjauan Kembali (PK) di pengadilan.

Menurutnya, narapidana tersebut menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kendari pada pukul 09.00 WITA dengan pengawalan satu orang petugas rutan.

“Yang bersangkutan keluar berdasarkan surat panggilan sidang dan dikawal oleh satu orang petugas kami. Namun muncul permasalahan saat perjalanan pulang menuju rutan setelah persidangan,” ujar Mustakim, Selasa.

Berdasarkan laporan awal, narapidana dan petugas pengawal sempat singgah untuk melaksanakan salat sekaligus makan siang.

Momen itulah yang kemudian terekam dan tersebar di media sosial hingga menimbulkan kesan bahwa narapidana tersebut bebas berkeliaran di luar rutan.

Pemeriksaan Internal Dilakukan

Mustakim menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Tim internal rutan bersama tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara langsung melakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawal maupun narapidana yang bersangkutan.

Baca Juga: BMKG Sebut Aktivitas Ini Sebabkan Gempa Bumi di Kendari

“Kami sedang melakukan langkah-langkah pemeriksaan. Jika ditemukan kecerobohan atau kelalaian dari petugas, tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menjelaskan narapidana berinisial S merupakan terpidana kasus korupsi dengan vonis lima tahun penjara dan diperkirakan baru akan bebas murni pada tahun 2030.

Apabila terbukti melanggar prosedur, narapidana juga dapat dikenai sanksi administratif seperti penangguhan hingga pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hak remisi.

Ditjenpas Turun Tangan

Kasus tersebut juga langsung ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sultra, Sulardi, mengatakan pihaknya mengerahkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) untuk melakukan penyelidikan.