- Pemkot Makassar menyusun kebijakan WFH dan WFA bagi ASN untuk meningkatkan efisiensi energi serta operasional mulai pekan depan.
- Kebijakan fleksibilitas kerja ini tidak berlaku bagi pejabat eselon II dan III yang wajib siaga di kantor.
- Pemkot mewajibkan kedisiplinan dan respons cepat ASN agar kualitas pelayanan publik tetap maksimal meski bekerja dari jarak jauh.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan menggodok penerapan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA).
Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Rencana tersebut kini memasuki tahap penyusunan dan akan segera dituangkan dalam surat edaran resmi.
Namun, tak semua ASN bisa bekerja secara fleksibel. Pejabat eselon II dan III seperti kepala dinas, camat dan lurah tetap harus siaga di kantor.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Pemkot Makassar, Fadly mengungkapkan konsep kerja fleksibel tidak hanya terbatas pada WFH, tetapi juga mencakup WFA yang direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan.
"Jadi tidak hanya WFH. Kita juga tambahkan Work From Anywhere, itu rencananya hari Rabu," ujar Fadly, Kamis, 2 April 2026.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah adaptif pemerintah daerah dalam mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan efisiensi operasional di lingkungan pemerintahan.
Salah satu fokus utama adalah penghematan penggunaan energi di kantor.
Dengan sebagian ASN bekerja dari rumah atau lokasi lain, konsumsi listrik di kantor diharapkan dapat ditekan.
Baca Juga: ASN Sulsel WFH 2 Hari: Dilarang Keras Nongkrong di Kafe dan Wajib Kirim Lokasi
Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mobilitas harian pegawai juga diproyeksikan berkurang.
"Orientasinya tetap efisiensi. Penggunaan listrik kita atur supaya lebih hemat, begitu juga BBM," jelasnya.
Pemkot Makassar menargetkan kebijakan ini mulai berjalan pekan depan. Surat edaran yang tengah disiapkan akan menjadi pedoman teknis bagi seluruh ASN dalam menjalankan pola kerja baru tersebut.
Sementara, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pejabat eselon II dan III, seperti camat, lurah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tetap diwajibkan masuk kantor.
"Mereka tetap siaga di kantor," tegas Munafri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Pria Ini Menyesal Pakai Foto Kapolri di Profil WhatsApp
-
Jelang Hadapi PSM Makassar, Shin Tae-yong Minta Persija Lakukan Ini
-
Pakar Ungkap Sisi Gelap Hilirisasi Nikel Indonesia, Dominasi China Jadi Sorotan
-
UMP Sulsel 2027 Resmi Naik Jadi Rp4,2 Juta, Buruh Kecewa !
-
Amran Sulaiman Geram! Bantuan Traktor Gratis untuk Petani Dijual Ratusan Juta