- Antrean panjang BBM terjadi di berbagai daerah Sulawesi Selatan pada 31 Maret 2026 dipicu isu kenaikan harga.
- Pemerintah Sulsel dan Pertamina memastikan stok BBM aman, mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan.
- Pemberlakuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi efektif mulai 1 April 2026 untuk menjaga ketersediaan energi.
"Suplai sudah ditambah u6ntuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan," jelasnya.
Distribusi Mesti Dikawal Polisi
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menilai situasi ini tidak lepas dari dinamika global terkait energi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya jaminan distribusi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Yang harus dipastikan adalah ketersediaan dan kelancaran distribusi. Kalau BBM hanya tersedia di kilang, tapi tidak sampai ke daerah, itu bisa menimbulkan persoalan," ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar distribusi BBM ke daerah mendapat pengawalan aparat kepolisian guna menghindari potensi gangguan di lapangan, seperti penimbunan atau perebutan pasokan.
"Kalau perlu mobil tangki yang menyalurkan BBM ke daerah dikawal aparat, supaya distribusinya aman dan lancar," katanya.
Terkait antrean panjang yang terjadi di sejumlah daerah, Jufri menegaskan bahwa peran utama dalam memastikan ketersediaan BBM berada di pihak Pertamina.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya dapat melakukan koordinasi dan pengawasan.
"Pertamina harus memberikan kepastian bahwa stok kita cukup. Kalau tidak, ini bisa melebar dan menjadi persoalan yang lebih besar," tegasnya.
Baca Juga: ASN dan Kepala Desa di Sulsel Latihan Militer Jadi Tentara Cadangan
Diketahui, pemerintah akan mulai memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
Pembatasan ini mengatur jumlah maksimal konsumsi BBM, khususnya untuk kendaraan roda empat, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Jufri menyebut kebijakan pembatasan justru merupakan langkah mitigasi agar pasokan BBM tetap terjaga.
"Ini bagian dari upaya menjamin ketersediaan. Sistem barcode yang sudah berjalan selama ini juga cukup efektif untuk mengendalikan pembelian," jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan situasi dengan cara yang merugikan, seperti menggunakan barcode yang tidak sesuai peruntukan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
-
Netzme Buka Sentra QRIS UMKM di Makassar, Hadirkan Edukasi hingga Pendampingan Usaha
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang