Ratusan Guru Belum Digaji! Pemkot Palopo Anggarkan Kursi Pijat Rp18 Juta dan Alat Dapur Rp50 Juta

Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik, mengingat mereka tetap menjalankan tugas mengajar tanpa kejelasan pembayaran.

Tidak hanya itu, hingga kini mereka juga belum menerima perjanjian kerja yang seharusnya memuat rincian hak dan kewajiban sebagai PPPK paruh waktu.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palopo menyebut keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi yang masih dalam proses penyesuaian.

Kondisi di daerah ini tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang lebih luas di tingkat nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana penghematan anggaran negara hingga Rp80 triliun menyusul tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penghematan akan dilakukan dalam beberapa tahap dengan fokus pada belanja yang dinilai tidak prioritas. Termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

Dampak kebijakan tersebut turut dirasakan daerah, termasuk Kota Palopo. Transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.

Data menunjukkan, Dana Alokasi Umum (DAU) Palopo turun dari Rp535 miliar pada 2025 menjadi Rp434 miliar pada 2026, atau berkurang sekitar Rp101 miliar.

DAU yang tidak terikat penggunaannya juga mengalami penurunan, dari Rp446 miliar menjadi Rp420 miliar.

Baca Juga: Ribuan PPPK Terancam Dirumahkan, Begini Tanggapan Pemprov Sulsel

Penurunan lebih tajam terjadi pada DAU yang bersifat terikat. Anggaran pendidikan yang sebelumnya mencapai Rp48 miliar turun drastis menjadi Rp3 miliar.

Sementara anggaran kesehatan yang sebelumnya Rp25 miliar bahkan ditiadakan.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga ikut menyusut dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar.

Secara keseluruhan, transfer ke daerah yang diterima Palopo berkurang sekitar Rp112 miliar.

Beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin mengakui pengurangan tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.

Ia mengkhawatirkan kondisi ini akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.