Pembangunan Islamic Center Mandeg, Mahasiswa Luwu Timur Tagih Janji Bupati Irwan Bachri

SuaraSulsel.id - Sebuah gelombang protes keras mewarnai Kabupaten Luwu Timur hari ini, ketika Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur (AMPLi) menggelar demonstrasi di sejumlah titik strategis.

Aksi ini menyoroti dua isu utama yang menjadi sorotan publik transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT IHIP serta audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili.

Aksi yang berlangsung di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di simpang tiga poros Trans menuju pelabuhan PT Vale jalur Balantang, sempat menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total selama kurang lebih tiga jam.

Massa memblokir badan jalan sejak pukul 09.00 WITA hingga sekitar pukul 12.00 WITA sambil melakukan orasi secara bergantian.

Dalam orasinya, massa AMPLi dengan lantang menuntut agar dokumen AMDAL PT IHIP dibuka kepada publik. Dokumen ini dinilai sangat krusial karena menyangkut dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri yang beroperasi di wilayah tersebut.

Koordinator Lapangan AMPLi, Yolan Johan, menegaskan urgensi keterbukaan ini.

"Keterbukaan dokumen AMDAL penting agar masyarakat mengetahui potensi dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh perusahaan," ujarnya kepada wartawan.

Tuntutan ini semakin relevan mengingat PT IHIP diketahui bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menggunakan lahan milik pemerintah, sehingga transparansi menjadi harga mati.

Selain aksi di jalan Trans Sulawesi, massa AMPLi juga memusatkan perhatian di depan Islamic Center Malili. Mereka menyoroti penundaan pembangunan proyek strategis ini serta transparansi penggunaan anggarannya.

Baca Juga: Harga Nikel Tertekan, PT Vale Klaim Operasional Tetap Stabil

Tuntutan massa terkait alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp25–26 miliar dari total proyek multi-years sekitar Rp65 miliar, menjadi poin krusial.

Massa mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran tersebut karena hingga Maret 2026, pembangunan fisik lanjutan dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

"Rp26 miliar itu uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami ingin ada kejelasan terkait penggunaan anggaran dan kelanjutan pembangunan,” tegas Yolan Johan dalam orasinya.

Massa juga menyoroti pernyataan Bupati Irwan Bachri Syam yang sebelumnya menyinggung adanya persoalan kualitas pekerjaan seperti desain atap, kondisi lantai, dan beberapa item pekerjaan yang perlu diperbaiki.

Namun, AMPLi menilai proses perbaikan dan perencanaan ulang berjalan lambat sehingga pembangunan lanjutan belum menunjukkan perkembangan berarti.

Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah daerah untuk mengabulan: