Heboh Ratusan Siswa SMP Tak Masuk Dapodik, Ini Penjelasan Disdik Makassar

Achi menekankan pembatasan jumlah siswa per kelas bukan tanpa alasan. Tujuannya untuk menjaga mutu pembelajaran.

"Kalau satu kelas terlalu banyak, guru tidak bisa maksimal. Mengajar itu butuh efektivitas. Dengan 32 siswa per kelas, proses belajar lebih optimal," ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau orang tua ke depannya agar tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu jika kuota sudah penuh. Menurutnya, semua sekolah baik negeri maupun swasta memiliki standar mutu yang sama.

Disdik Makassar bahkan membuka opsi sekolah swasta tidak berbayar dalam sistem penerimaan siswa baru ke depan. Opsi ini akan menjadi salah satu pilihan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

"Kami siapkan juga sekolah swasta yang tidak berbayar sebagai alternatif. Jadi orang tua punya pilihan. Jangan sampai memaksakan masuk negeri kalau kuotanya memang tidak ada," jelas Achi.

Ia menambahkan pemerintah pusat juga tidak membedakan dukungan antara sekolah negeri dan swasta. Program revitalisasi sarana dan prasarana, termasuk penyediaan papan interaktif dan fasilitas pembelajaran digital, diberikan merata.

Selain itu, kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga berlaku untuk seluruh siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan kompetensi peserta didik secara merata.

"Mutu pendidikan tidak hanya ada di negeri. Swasta juga kita dorong kualitasnya sama," ujarnya.

Achi memastikan seluruh persoalan pendataan siswa kini sudah dituntaskan. Para siswa yang sebelumnya disebut terancam tidak terdaftar telah mendapatkan sekolah dan tercatat secara administratif.

Baca Juga: Berawal dari Game Online, Gadis Makassar 17 Tahun Ditemukan Disekap 3 Bulan

"Kami pastikan semua anak tetap sekolah, tetap aman, dan tetap terdata," tegasnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing