Heboh Ratusan Siswa SMP Tak Masuk Dapodik, Ini Penjelasan Disdik Makassar

SuaraSulsel.id - Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Makassar disebut tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal itu pun membuat orang tua resah.

Isu itu menyebutkan para siswa terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan lantaran status administrasinya tak tercatat dalam sistem nasional.

Namun, kabar itu dibantah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Kepala Dinas Pendidikan kota Makassar, Achi Soleman menegaskan seluruh siswa tetap terdata di Dapodik. Baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Semua siswa di Makassar sudah terdata di Dapodik. Kalau ada informasi yang menyebut mereka tidak terdaftar, itu tidak benar," tegas Achi, Rabu, 11 Februari 2026.

Isu ini bermula dari kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Saat itu, jumlah maksimal siswa per kelas ditetapkan 32 orang.

Namun, tingginya minat masyarakat masuk sekolah negeri membuat sejumlah sekolah menambah kuota. Usulan penambahan rombongan belajar (rombel) diajukan ke pemerintah pusat.

Sayangnya, tidak semua sekolah mendapatkan persetujuan penambahan rombel. Akibatnya, terdapat kelebihan siswa di beberapa SMP negeri.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa ada siswa yang tidak terdaftar dalam sistem.

Baca Juga: Berawal dari Game Online, Gadis Makassar 17 Tahun Ditemukan Disekap 3 Bulan

Achi menjelaskan, siswa yang jumlahnya melebihi kuota tetap diupayakan mendapatkan sekolah dan dipastikan terdaftar secara resmi dalam Dapodik.

"Kalau ada siswa yang sebelumnya bersekolah di satu SMP, tapi karena kuota tidak memungkinkan, kami carikan sekolah lain dan dipastikan dia terdata di Dapodik sekolah yang dituju. Jadi statusnya jelas," jelasnya.

Beberapa sekolah yang sempat disebut dalam isu ini antara lain SMP Negeri 22, SMP Negeri 4, SMP Negeri 48, hingga SMP Negeri 53. Disdik pun memastikan para siswa yang terdampak sudah tersebar ke sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung.

Kekhawatiran terbesar orang tua, lanjut Achi, adalah dampak administratif seperti tidak keluarnya e-rapor atau ijazah di kemudian hari. Ia memastikan hal tersebut tidak akan terjadi selama siswa sudah tercatat dalam Dapodik.

"Yang penting anak tetap bersekolah dan terdata. Kalau sudah terdata di Dapodik, tidak ada masalah dengan e-rapor maupun ijazah," katanya.

Persoalan serupa memang pernah terjadi sebelumnya dan sempat melibatkan sekitar 1.500 siswa. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah kota Makassar agar penataan kuota dan rombel dilakukan lebih disiplin.