Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

SuaraSulsel.id - Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus menguat.

Di Sulawesi Selatan, sebanyak 30 organisasi yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu resmi menyatakan sikap melawan wacana tersebut.

Samsang Syamsir, anggota OMS Sulsel Kawal Pemilu, menegaskan bahwa wacana yang digulirkan sejumlah partai politik.

Seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PSI ini bukanlah solusi, melainkan langkah mundur bagi Indonesia.

"Ini bukan solusi demokrasi, tapi langkah mundur yang berbahaya. Pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi," tegas Samsang pada Selasa (20/1/2026).

Lantas, apa saja alasan kuat di balik penolakan massal ini? Berikut adalah 5 poin krusial yang menjadi sorotan mereka:

1. Merampas Hak dan Kedaulatan Rakyat

Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi sesuai UUD 1945.

Jika dikembalikan ke DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat, hak politik warga untuk memilih pemimpinnya sendiri dianggap telah dicabut secara paksa.

Baca Juga: Viral Penumpang Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Makassar Terekam Main Judol

Rakyat tidak lagi memiliki posisi tawar untuk menuntut akuntabilitas pemimpin mereka.

2. Menumbuhkan "Transaksi Politik" di Ruang Gelap

OMS Sulsel mengkhawatirkan pemilihan melalui DPRD hanya akan menjadi ajang transaksi politik yang tidak sehat.

Kepala daerah yang terpilih nantinya bukan berdasarkan kapasitas atau kebutuhan rakyat, melainkan hasil "deal-dealan" tertutup antar-elit partai.

3. Kepala Daerah Bakal Sibuk "Bayar Utang" ke Elit

Jika dipilih oleh DPRD, loyalitas kepala daerah diprediksi akan bergeser.