Ini 5 Alasan 30 Organisasi Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

Alih-alih fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mereka berpotensi lebih sibuk membayar "utang politik" kepada partai pengusung dan elit yang telah memilih mereka.

4. Ketakutan Akan Kembalinya Era Otoriter

Mekanisme pemilihan tidak langsung dinilai akan memperkuat sentralisasi kekuasaan.

Calon pemimpin daerah akan lebih tunduk pada pimpinan partai di Jakarta daripada mendengarkan aspirasi lokal.

OMS Sulsel memperingatkan bahwa penyempitan partisipasi rakyat adalah pintu masuk menuju pemerintahan yang otoriter.

5. Biaya Mahal Hanya Dalih, Masalah Ada di Internal Partai

Terkait alasan biaya Pilkada langsung yang mahal, OMS Sulsel menilai itu adalah alasan yang menyesatkan.

Menurut mereka, tingginya biaya politik disebabkan oleh praktik internal partai seperti mahar politik dan politik uang.

"Kalau biaya politik mahal, kenapa rakyat yang harus dikorbankan? Seharusnya partai yang berbenah," tegas Samsang.

Baca Juga: Viral Penumpang Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Makassar Terekam Main Judol

Siapa saja yang menolak? Koalisi ini tidak main-main. Sebanyak 30 organisasi ini terdiri dari berbagai latar belakang.

Mulai dari aktivis anti-korupsi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi pers, perhimpunan advokat, hingga organisasi disabilitas di Sulawesi Selatan.

Mereka pun menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal kedaulatan rakyat. "Kami tidak akan diam. Kedaulatan rakyat bukan untuk ditawar!".