Ada Apa? Paru-paru 60 Ribu Warga Makassar Akan Diperiksa

SuaraSulsel.id - Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka kasus tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia.

Fakta itu diungkap langsung Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Balaparang, Kota Makassar, Selasa, 13 Januari 2026.

Benjamin menyebut Sulsel masuk dalam delapan provinsi prioritas penanganan TBC bersama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara.

Delapan wilayah ini dinilai menyumbang beban kasus TBC terbesar secara nasional.

"Kota Makassar dengan penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, tercatat memiliki 9.885 kasus TBC yang diobati pada tahun lalu. Ini angka yang besar dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat," kata Benjamin.

Ia mengatakan strategi penanganan TBC di Makassar tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan pasif.

Pemeriksaan harus dilakukan secara aktif dengan menyasar lingkungan terdekat pasien.

Artinya, satu kasus TBC akan menjadi pintu masuk pemeriksaan kesehatan seluruh anggota keluarga dalam satu rumah.

"Kalau ada 9.800 kasus, berarti ada sekitar 9.800 rumah yang harus dikunjungi. Semua penghuni rumah diperiksa secara gratis. Bukan hanya TBC, tapi juga gula darah, tekanan darah, dan rontgen untuk mendeteksi kelainan paru, jantung, diabetes, dan hipertensi," jelasnya.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Murka Lihat Pegawai Duduk Santai Merokok di Jam Kerja

Benjamin menegaskan langkah ini bukan sekadar mencari angka, melainkan memutus rantai penularan sejak dini. Pemeriksaan kontak erat atau tracing menjadi kunci utama.

Seluruh penghuni rumah penderita TBC akan dipastikan apakah tertular atau tidak, sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.

"Angka pastinya baru akan terlihat setelah satu tahun pelaksanaan. Tapi yang penting, sekarang kita punya data dasar. Targetnya, setelah tiga tahun intervensi, dampaknya harus terlihat. Kasus TBC di Makassar idealnya sudah mulai turun pada 2027 atau 2028," ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat menargetkan penyediaan 20 unit alat rontgen di Makassar. Satu alat rontgen diperkirakan dapat melayani sekitar 3.000 pasien.

Dengan kapasitas pelayanan sekitar 50 pasien per hari, pada 2026 diproyeksikan sedikitnya 60.000 warga Makassar akan menjalani pemeriksaan TBC.

Kunjungan Wamenkes ke Sulsel juga bertujuan meninjau langsung program hasil terbaik cepat atau quick win dalam pemberantasan TBC.

Dari hasil peninjauan, Benjamin mengapresiasi inovasi lokal yang telah dijalankan di Makassar, salah satunya program bertajuk "Hantu Mesra".

"Hantu Mesra ini menarik. Intinya adalah petugas kesehatan mendatangi langsung rumah warga untuk meningkatkan active case finding. Ini sejalan dengan strategi nasional TOSS TB, Temukan, Obati, Sampai Sembuh," katanya.

Program tersebut dinilai efektif karena menggeser paradigma layanan kesehatan dari menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, menjadi aktif menjemput dan memastikan pengobatan berjalan sampai tuntas.

Pendekatan ini dinilai cocok dengan karakter wilayah perkotaan padat penduduk seperti Makassar.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Kesehatan juga akan menyerahkan alat rontgen portabel kepada Pemerintah Provinsi Sulsel.

Alat ini hanya berbobot sekitar tiga kilogram dan dapat dibawa langsung ke kelurahan bahkan ke rumah-rumah warga, sehingga memudahkan proses diagnosis di lapangan.

"Tugas Presiden jelas, pemberantasan TBC harus dilakukan secara nasional. Besok kami akan bertemu Gubernur Sulsel untuk menyerahkan alat rontgen portabel ini," ujar Benjamin.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung penuh program nasional pengendalian TBC.

Ia menyebut Makassar siap menjadi daerah percontohan dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia timur.

"Target kami jelas butuh kerja sama semua pihak. Dukungan dari Pak Wamen sangat luar biasa. Puskesmas, seperti Balaparang ini, terus berinovasi. Target kami nol TBC pada 2029 setelah tiga tahun masa intervensi," kata Munafri.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk mau diperiksa dan patuh menjalani pengobatan.

Munafri bilang TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan solidaritas bersama.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing