- Tersangka kasus kekerasan seksual dosen UNM berinisial KH diduga melarikan diri menjelang pelimpahan tahap II Kejaksaan Negeri Makassar.
- Korban dan pendamping hukum mendesak Polda Sulsel segera menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka.
- UNM dinilai lamban dalam merespons laporan etik dan perlindungan korban, hanya memberhentikan sementara tersangka dari jabatan.
SuaraSulsel.id - Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menuai sorotan.
Tersangka berinisial KH yang telah ditetapkan sebagai pelaku dalam perkara kekerasan seksual terhadap mahasiswanya sendiri diduga melarikan diri menjelang pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri Makassar.
Informasi dugaan kaburnya tersangka mencuat setelah tim pendamping hukum korban mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan pada 10 Desember 2025.
Dari keterangan penyidik, tersangka tidak lagi diketahui keberadaannya.
"Berdasarkan informasi yang kami terima dari penyidik Polda Sulsel, tersangka telah dua kali dipanggil oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar untuk proses pelimpahan tahap II. Namun yang bersangkutan mengaku sakit dan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bone," ungkap pendamping hukum korban dari LBH Makassar, Mirayati Amin, Sabtu, 20 Desember 2025.
Mirayati menyebut setelah tersangka menyatakan pulang kampung, komunikasi terputus.
Hingga kini, penyidik tidak lagi memperoleh informasi keberadaan tersangka. Baik dari pihak keluarga maupun penasihat hukumnya.
"Bahkan sampai hari ini, keberadaan tersangka tidak diketahui. Ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menghambat proses hukum," tegas Mirayati.
Sebelumnya, KH sempat menjalani penahanan di Polda Sulsel. Namun dalam proses penyidikan, melalui kuasa hukumnya, tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
Baca Juga: Anggota Bawaslu Wajo Dipecat: Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual Berulang Kali pada Staf PPPK
Permohonan tersebut dikabulkan penyidik sehingga status tersangka beralih menjadi tahanan kota.
Keputusan penangguhan penahanan itu kini dipersoalkan oleh tim pendamping korban. Mereka menilai, kelonggaran tersebut menjadi celah bagi tersangka untuk menghindari proses hukum.
Dalam upaya mendorong percepatan penanganan perkara, LBH Makassar juga telah mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Makassar. Namun hingga kini, surat tersebut tidak mendapat respons.
Saat dikonfirmasi langsung, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara menyampaikan bahwa pelimpahan berkas dan penyerahan tersangka belum dapat dilakukan.
Alasannya, kejaksaan tengah fokus pada pelimpahan tahanan terkait perkara aksi unjuk rasa Agustus dan September.
Alasan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan oleh tim pendamping korban.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Dosen UNM Tersangka Kekerasan Seksual Menghilang?
-
Awal Mula Kasus Dugaan Penipuan yang Menjerat Irman Yasin Limpo dan Andi Pahlevi
-
1.000 Relawan BUMN Dikerahkan Danantara dan BP BUMN ke Wilayah Bencana di Pulau Sumatra
-
Kunjungi Lokasi Bencana di Bener Meriah Aceh, Jusuf Kalla Janji Kirim Bantuan
-
Ini Daftar Daerah di Sulsel dengan Tingkat Kehamilan Anak Tertinggi