SuaraSulsel.id - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan ratusan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2025.
Paling banyak diantaranya merupakan karyawan Dunkin Donuts.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Disnaker Sulsel, Jayadi Nas di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 6 Mei 2025.
"Kasus yang sedang kami tangani itu PHK bisnis franchise Dunkin Donuts. Sedang tahap mediasi," kata Jayadi.
Jayadi menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan angka final jumlah pekerja yang terdampak.
Saat ini, Pemprov Sulsel masih melakukan proses klarifikasi dan mediasi.
"Untuk data PHK-nya belum bisa kami sampaikan secara pasti, karena kami masih melakukan monitoring dan upaya mediasi antara perusahaan dan karyawan," sebutnya.
Jayadi menyebut, PHK terjadi karena perusahaan Dunkin Donuts kesulitan finansial dan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.
Produksi dan pendapatan tidak mencapai target, sehingga manajemen memutuskan untuk mengurangi beban operasional.
Baca Juga: Kota MICE Makassar Terancam Mati Suri: Hotel Terpaksa PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Pemerintah
"Tidak mampu lagi bertahan untuk gaji karyawannya," ucap Jayadi.
Pemprov mengakui, angka pengangguran sepanjang tahun 2025 mengalami kenaikan 0,06 persen. Menurutnya, lonjakan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
"Perusahaan melaporkan banyak lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga butuh pelatihan tambahan. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan kampus dan balai pelatihan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini," terangnya.
Terkini, Disnaker Sulsel telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas memantau dan merespons isu-isu ketenagakerjaan.
Satgas ini akan turun tangan jika ada perusahaan yang berencana melakukan PHK.
"Kami upayakan semaksimal mungkin agar PHK tidak terjadi, karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang," ujar Jayadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Puluhan Ribu Kasus, Begini Cara Melindungi Diri dari Virus Campak yang Mudah Menular
-
Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru
-
Skripsi Ternyata Bisa Dipatenkan! Ini Langkah Mudah Alumni Universitas Tomakaka Lindungi Karya
-
Debat Publik Soroti Danantara, Antara Janji Kemakmuran dan Kekhawatiran Mega Korupsi
-
Masuk Kategori Cukup Bebas, Sulsel Jadi Sorotan dalam Rakor Kemerdekaan Pers di Makassar