Karyawan Kena PHK, Dunkin' Donuts Bangkrut?

SuaraSulsel.id - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan ratusan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2025.

Paling banyak diantaranya merupakan karyawan Dunkin Donuts.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disnaker Sulsel, Jayadi Nas di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 6 Mei 2025.

"Kasus yang sedang kami tangani itu PHK bisnis franchise Dunkin Donuts. Sedang tahap mediasi," kata Jayadi.

Jayadi menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan angka final jumlah pekerja yang terdampak.

Saat ini, Pemprov Sulsel masih melakukan proses klarifikasi dan mediasi.

"Untuk data PHK-nya belum bisa kami sampaikan secara pasti, karena kami masih melakukan monitoring dan upaya mediasi antara perusahaan dan karyawan," sebutnya.

Jayadi menyebut, PHK terjadi karena perusahaan Dunkin Donuts kesulitan finansial dan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.

Produksi dan pendapatan tidak mencapai target, sehingga manajemen memutuskan untuk mengurangi beban operasional.

Baca Juga: Kota MICE Makassar Terancam Mati Suri: Hotel Terpaksa PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Pemerintah

"Tidak mampu lagi bertahan untuk gaji karyawannya," ucap Jayadi.

Pemprov mengakui, angka pengangguran sepanjang tahun 2025 mengalami kenaikan 0,06 persen. Menurutnya, lonjakan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.

"Perusahaan melaporkan banyak lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga butuh pelatihan tambahan. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan kampus dan balai pelatihan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini," terangnya.

Terkini, Disnaker Sulsel telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas memantau dan merespons isu-isu ketenagakerjaan.

Satgas ini akan turun tangan jika ada perusahaan yang berencana melakukan PHK.

"Kami upayakan semaksimal mungkin agar PHK tidak terjadi, karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang," ujar Jayadi.

Namun, jika PHK tetap dilakukan, Jayadi menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi oleh tim mediator Disnaker guna mencari solusi yang adil.

Selain menangani kasus PHK, Disnaker Sulsel juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Termasuk pendataan korban PHK dan pemetaan peluang kerja.

Disnaker pun berupaya mengatasi pengangguran lewat berbagai program. Termasuk rencana menggelar job fair bersama career center perguruan tinggi dan perusahaan dalam waktu dekat.

"Kami tunggu momentum yang tepat, terutama setelah kelulusan siswa SMA, SMK, dan mahasiswa. Kami ingin alumni yang tidak melanjutkan pendidikan bisa segera masuk pasar kerja," tambahnya.

Jayadi juga mengungkap bahwa beberapa kawasan industri di Indonesia Timur, seperti di wilayah Halmahera, tengah membuka banyak lowongan kerja.

Disnaker akan menjembatani proses rekrutmen agar pencari kerja Sulsel bisa terserap ke sana.

Angka Pengangguran Naik 238 Ribu Orang

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat jumlah pengangguran di provinsi ini mencapai 238.800 orang per Februari 2025.

Angka ini berasal dari total angkatan kerja sebanyak 4,82 juta orang di Sulawesi Selatan.

Kepala BPS Sulsel, Aryanto, mengatakan, jumlah tersebut meningkat 8.123 orang atau setara 3,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Februari 2024, yang mencatat 230.670 pengangguran.

"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulsel per Februari 2025 tercatat sebesar 4,96 persen, naik tipis 0,06 persen poin dari tahun sebelumnya," kata Aryanto dalam pernyataan resminya, Senin, 5 Mei 2025.

Dengan angka tersebut, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar lima orang di antaranya tidak memiliki pekerjaan.

TPT laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Yakni sebesar 5,40 persen, meningkat 0,30 persen poin.

Sementara TPT perempuan justru mengalami penurunan menjadi 4,26 persen, atau turun 0,32 persen poin dibanding Februari 2024.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pengangguran tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni sebesar 8,52 persen.

Sedangkan TPT terendah tercatat pada lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yakni 2,25 persen.

BPS mencatat, pola ini relatif konsisten dari tahun ke tahun, di mana lulusan SMK cenderung paling rentan mengalami pengangguran dibanding jenjang pendidikan lainnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing