Hari Buruh 2025, Momentum Penguatan Komitmen Pemerintah terhadap Pekerja

SuaraSulsel.id - Ribuan buruh di Sulawesi Selatan akan memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2025 dengan menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Provinsi.

Aksi ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif para pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka kepada pemerintah.

Meski masih terdapat berbagai tantangan, sejumlah pihak mengakui bahwa pemerintah telah mulai membuka ruang untuk perbaikan regulasi dan perlindungan ketenagakerjaan.

Koordinator Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Kafrawi Saenong, menyebut bahwa beberapa regulasi saat ini sudah memberikan perlindungan di sejumlah aspek penting.

Baca Juga: May Day di Sulsel Damai: Pemerintah Buka Dialog Dengan Buruh

Namun demikian, ia mendorong agar pemerintah daerah dan pusat makin memperkuat fokus pada isu kesejahteraan buruh.

"Masih ada ruang besar untuk penguatan. Harus diakui, perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan perlindungan buruh mulai muncul, tapi perlu lebih diprioritaskan," ujarnya, Rabu, 30 April 2025.

Kafrawi juga mengapresiasi ajakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang telah dilakukan pemerintah dalam sejumlah forum diskusi.

Menurutnya, penting agar ruang partisipasi ini makin inklusif dan terbuka bagi seluruh elemen pekerja, termasuk organisasi buruh yang representatif.

"Harapan kami, Pemprov Sulsel bisa lebih aktif melibatkan buruh dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adil bagi pengusaha, tapi juga berpihak kepada pekerja," tuturnya.

Baca Juga: May Day 2025 di Makassar, Ribuan Buruh Siap Gelar Aksi Damai

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Unhas, Profesor Sangkala, mencatat bahwa penurunan angka pengangguran di Sulsel menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan.

Namun ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja.

"Jumlah pengangguran memang menurun, tetapi kita masih perlu membenahi komposisi tenaga kerja. Masih banyak yang bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan dasar," jelasnya.

Ia mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan permintaan dunia usaha menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi bersama.

Cerita seperti yang dialami Alief Lahamid (32), lulusan magister yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, menggambarkan pentingnya inovasi dalam penciptaan lapangan kerja.