Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Rabu, 30 April 2025 | 20:33 WIB
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima audiensi Lembaga Tripartit Kota Makassar dan panitia May Day 2025, di Balai Kota Makassar, Selasa 29 April 2025 [SuaraSulsel.id/Humas Pemkot Makassar]

SuaraSulsel.id - Ribuan buruh di Sulawesi Selatan akan memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2025 dengan menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Provinsi.

Aksi ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif para pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka kepada pemerintah.

Meski masih terdapat berbagai tantangan, sejumlah pihak mengakui bahwa pemerintah telah mulai membuka ruang untuk perbaikan regulasi dan perlindungan ketenagakerjaan.

Koordinator Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Kafrawi Saenong, menyebut bahwa beberapa regulasi saat ini sudah memberikan perlindungan di sejumlah aspek penting.

Baca Juga: May Day di Sulsel Damai: Pemerintah Buka Dialog Dengan Buruh

Namun demikian, ia mendorong agar pemerintah daerah dan pusat makin memperkuat fokus pada isu kesejahteraan buruh.

"Masih ada ruang besar untuk penguatan. Harus diakui, perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan perlindungan buruh mulai muncul, tapi perlu lebih diprioritaskan," ujarnya, Rabu, 30 April 2025.

Kafrawi juga mengapresiasi ajakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang telah dilakukan pemerintah dalam sejumlah forum diskusi.

Menurutnya, penting agar ruang partisipasi ini makin inklusif dan terbuka bagi seluruh elemen pekerja, termasuk organisasi buruh yang representatif.

"Harapan kami, Pemprov Sulsel bisa lebih aktif melibatkan buruh dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adil bagi pengusaha, tapi juga berpihak kepada pekerja," tuturnya.

Baca Juga: May Day 2025 di Makassar, Ribuan Buruh Siap Gelar Aksi Damai

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Unhas, Profesor Sangkala, mencatat bahwa penurunan angka pengangguran di Sulsel menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan.

Namun ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja.

"Jumlah pengangguran memang menurun, tetapi kita masih perlu membenahi komposisi tenaga kerja. Masih banyak yang bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan dasar," jelasnya.

Ia mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan permintaan dunia usaha menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi bersama.

Cerita seperti yang dialami Alief Lahamid (32), lulusan magister yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, menggambarkan pentingnya inovasi dalam penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor usaha perlu bersinergi agar setiap lulusan bisa memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang kerja yang layak.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini tengah menyusun roadmap ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja.

Fokus diarahkan pada sektor padat karya, pengembangan UMKM, serta perluasan kerja berbasis digital dan ekonomi kreatif.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja perempuan, buruh kontrak, dan kelompok rentan juga terus menjadi perhatian.

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya pro-investasi, tetapi juga menjunjung tinggi hak dasar para pekerja.

Peringatan Hari Buruh tahun ini pun diharapkan menjadi ruang refleksi bersama. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi organisasi buruh, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk memperkuat solidaritas dan merumuskan solusi bersama atas tantangan ketenagakerjaan.

Dengan semangat kolaborasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjadikan pekerja sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sekitar 2.000 anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan akan turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, pada Rabu, 1 Mei mendatang.

Aksi ini akan dimulai dari Kantor DPD KSPSI dan Pintu II Kawasan Industri Makassar (KIMA), lalu dilanjutkan menuju Kantor DPRD Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, dan akan berakhir di area Fly Over AP Pettarani.

Meski digelar dalam bentuk demonstrasi terbuka, Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung secara damai dan tertib.

"Kami menyampaikan bahwa agenda aksi May Day 2025 di Makassar akan dilakukan dengan damai. Tidak ada provokasi-provokasi," ujar Basri, Rabu (30/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa aksi ini akan diisi dengan orasi damai, pembacaan puisi, serta nyanyian yang menggambarkan semangat perjuangan dan solidaritas kaum buruh.

Setelah seluruh rangkaian aksi selesai, peserta akan membubarkan diri secara tertib dan damai.

Menurut Basri, aksi damai ini menjadi wujud kedewasaan serikat buruh dalam menyampaikan aspirasi.

May Day bukan hanya ajang demonstrasi, tetapi juga ruang refleksi atas perjuangan para pekerja sekaligus momentum untuk membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.

"Kami ingin menunjukkan bahwa buruh bukan ancaman, melainkan bagian dari kekuatan pembangunan. Dan kami percaya, dialog yang terbuka dan damai akan selalu membawa hasil yang lebih baik," tutupnya.

Aksi damai ini pun diharapkan menjadi contoh bahwa peringatan Hari Buruh dapat berlangsung dengan tertib, santun, dan tetap bermakna.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More