SuaraSulsel.id - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menilai calon kepala daerah di Sulawesi Selatan akan disponsori oleh cukong kelas kakap.
Menurutnya, perhelatan Pilkada di daerah ini akan menjadi pertarungan bagi pemodal.
Mahalnya biaya politik di dalam pilkada, membuka peluang bagi pemodal atau cukong untuk memberikan dukungan dana kepada kandidat kepala daerah.
Namun di Sulsel, pemodal tidak lagi menyasar proyek APBD dan APBN sebagai balas budi, tapi sumber daya alam.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel Buka Ruang Suara Perempuan di Pilkada Serentak 2024
Kata Andi Ali, para pemodal politik saat ini bukan lagi kelas tongkol. Mereka akan jor-joran membiayai calon kepala daerah di Pilgub Sulsel demi mengincar pengelolaan PT Vale.
"Salah satunya yang diincar adalah nikel. Kita tahu nikel saat ini jadi incaran di Indonesia untuk proyek strategis nasional dan Sulsel menjadi salah satu wilayah segitiga dari Sulawesi Tengah dan Tenggara. Di Luwu Timur sana ada Vale," ujar Andi Ali.
"Ini menariknya karena semacam perebutan sumber daya alam. Kemudian adalah 2025 kontrak karya PT Vale itu berakhir dan akan berganti dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Ada kewajiban Vale untuk melepaskan sebagian konsesi lahan yang dikuasai dan ada puluhan ribu blok yang akan dilepas," jelasnya.
Peluang tersebut sudah diteropong oleh para pengusaha pertambangan. Sebab, Pemprov ke depan akan punya peran cukup besar soal lahan konsesi di PT Vale.
"Pemodalnya sebenarnya sudah masuk. Ada kelompok Jakarta, Batu Licin itu sudah mulai masuk. Kita kan bisa telusuri koneksinya siapa ke siapa. Itu mereka sudah masuk, di Pilgub sebelumnya sudah terlihat," jelas ketua jurusan Ilmu Politik Unhas itu.
Baca Juga: DWP Provinsi Jatim Studi Komparasi di Dekranasda Sulsel
"Bahkan dari hasil penelitian saya, ada aliran dana Rp600 miliar ke salah satu calon pada Pilgub 2018 lalu. Jadi dari awal sudah kelihatan tapi tentu saja pertaruhan di 2024 ini akan lebih besar, jadi akan lebih banyak pengusaha yang akan berinvestasi lewat jalur politik di Sulsel," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Hanan Attaki Soroti Pentingnya Prinsip Keberlanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam
-
Mendagri Tito Tolak Usulan Fraksi Gerindra Minta PSU Pilkada Pakai Dana Pendidikan: Kami Gak Korbankan yang Wajib
-
Minta KPU-Bawaslu Seefisien Mungkin Ajukan Anggaran PSU Pilkada, Hitung-hitungan Kemendagri Tak Sampai Rp 1 T
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
Jelang PSU, Kekalahan Andika di Pilkada Serang Disebut karena Warga Tolak Dinasti Politik
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Eliano Reijnders Gabung Timnas Indonesia, PEC Zwolle Tulis Kalimat Menyentuh
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta