Dewan Pers Siap Mendampingi Kasus Sengketa Pers di Pengadilan Negeri Makassar

"Ini fakta, owner (pengusaha) sekarang orientasinya untuk menjadikan perusahaan pers itu apa? karena namanya pengusaha berarti komersil artinya untung rugi, bukan dalam konteks menjaga demokrasi. Jadi ini cukup riskan dalam demokrasi kita," tuturnya.

Judhariksawan juga menyayangkan aturan saat ini tidak bisa membatasi orang membuat perusahaan pers, sebab tidak ada kategorisasi. Hanya saja, ia menyarankan Dewan Pers mengundang pemilik media ini untuk mengingatkan apa itu fungsi pers, jurnalisme, dan apa tujuan dari perusahaan pers itu didirikan.

"Saya pun menanggapi mengapa Undang-undang Pers itu perlu diamandemen atau direvisi, karena ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama mengembalikan marwah peran pers itu sendiri," papanya menekankan.

Hal senada disampaikan Dewan Penasehat AJI Makassar Alwy Fauzi dalam diskusi tersebut menyinggung bahwa kini tekanan menjadi seorang jurnalis sangat berat, selain ada dugaan jurnalisnya dibebani mencari uang melalui iklan, tetapi di sisi lain berbanding terbalik dengan upah yang mereka terima, sangat rendah bahkan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Baca Juga: Dewan Pers: Pengaduan Berita Bentuk Kepedulian untuk Kemerdekaan Pers

"Makanya, masih ada jurnalis menulis berita di hargai Rp30 ribu, bahkan ada di bawah itu. Hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat rekan-rekan jurnalis menempuh cara instan karena desakan, belum lagi tekanan yang muncul dari perusahaan harus tampil terdepan dalam artian harus cepat, sehingga tidak memperhatikan poin penting etika penulisan," kata Alwy.

Diskusi Publik bertajuk 'Perlukah Amandemen Undang-undang Pers' tersebut juga dihadiri Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar Fajriani Langgeng beserta stafnya, perwakilan organisasi Pers IJTI Sulsel, PJI Sulsel dan PFI Makassar serta sejumlah jurnalis dari berbagai media di Sekretariat AJI Makassar, Jalan Toddopuli X Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, dua media daring masing-masing herald.id dan inikata.co.id beserta dua wartawannya digugat total Rp700 miliar karena pemberitaan oleh lima orang mantan Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Saat ini proses sidang memasuki babak pembuktian di PN Makassar.