Ketua DPRD Sulsel Gadaikan Pulau Untuk Kembalikan Kerugian Negara

"Dia (Petrus) sudah seperti saudara saya, sebagai orang yang mengelola salah satu aset keluarga saya di Barru sejak tahun 2015," bebernya.

Sampai saat ini, utang tersebut belum lunas. Ia baru membayar Rp350 juta ke Petrus.

Ina memastikan tak ada kesepakatan antara dirinya dengan Petrus terkait pinjaman tersebut. Bahkan hanya penyampaian secara lisan, tidak ada surat perjanjian pinjam meminjam.

Ia juga tak pernah membahas soal temuan Rp20 miliar itu ke seluruh anggota dewan dan pimpinan. Mereka hanya menyepakati soal pembagian tugas.

Baca Juga: Pemeriksa BPK: Saya Sudah Penjarakan Banyak Anggota DPRD, Ni'matullah: Ya, Silahkan

Ia bertugas untuk mengkoordinasikan dengan anggota Fraksi Golkar, Ni'matullah berkoordinasi dengan Fraksi Partai Demokrat, Darmawangsa Muin punya tugas untuk Gerindra, NasDem dan PDIP. Sementara, Muzayyin Arif berkoordinasi dengan PAN dan PPP.

"Untuk Fraksi Golkar, ada dua orang yang membayar penyetoran yaitu Rangga dan Sofyan Syam masing-masing Rp100 juta. Ditambah uang pribadi saya Rp150 juta," ungkapnya.

Uang senilai Rp350 juta itu lalu diberikan ke Petrus sebagai angsuran pembayaran utang.

Ina juga diketahui sempat menunda penyerahan LHP BPK terkait LKPD tahun anggaran 2019 Pemprov Sulsel. Alasannya karena bertepatan dengan jadwal reses anggota dewan.

Penyerahan lantas dilakukan setelah Ina menghadap ke Anggota BPK RI saat itu, Hari Azhar. Sulawesi Selatan kemudian mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LHP LKPD Sulsel tahun anggaran 2019.

Baca Juga: KPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Pimpinan DPRD Sulsel

Rincian Temuan BPK