YASMIB Sulawesi dan LEKRAC Gelar Diseminasi Hasil Akuntabilitas Sosial Monitoring Kolaboratif

SuaraSulsel.id - YASMIB Sulawesi Bersama LEKRAC melaksanakan kegiatan Diseminasi Hasil Akuntabilitas Sosial Monitoring Kolaboratif di Ruang Pertemuan Bappelitbangda Kabupaten Pangkep. Kamis, 21 April 2022.

Melalui Diseminasi, Lead Partner (LP) Lembaga Demokrasi Celebes (LDC) memaparkan hasil monitoring di hadapan perangkat daerah. Terkait hasil yang sudah terintegrasi ke dalam Pokja Collaboratif Govermance. Dengan tujuan terbangunnya diskusi terarah dan tambahan masukan dari Pokja Collaboratif Govermance terkait hasil yang sudah dirumuskan.

YASMIB Sulawesi berperan sebagai fasilitator membantu LEKRAC dalam kegiatan dan turut hadir Simpul Belajar MABACA sebagai Co-Fasilitator untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan.

Direktur LDC Firdaus mengatakan, setelah melakukan monitoring mereka mempertemukan penyedia dan penerima layanan dan adanya rekomendasi kolaborasi bersama antara pemerintah daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Kucurkan Rp30 Miliar untuk Rekonstruksi Ruas Minasatene Kabupaten Pangkep

"Jadi, tujuan kegiatan hari ini, Kita ingin melihat seperti apa integrasi pemerintah daerah dalam membantu memberikan rekomendasi dan masukan dari hasil monitoring yang sudah dijelaskan,” tambahnya.

Dari rencana hasil monitoring berupa lembaran kebijakan menjadi ruang pembuka dalam melanjutkan diskusi terfokus mengenai rumusan rekomendasi yang tersampaikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Harlina menanggapi hasil monitoring yang telah dilakukan CSO Pangkep. Menurutnya, jika kegiatan ini ini bisa dilakukan di semua desa agar kualitas kerja di lapangan dapat diketahui.

"Kami berharap kegiatan monitoring kolaboratif ini bukan hanya menjadi acuan di bidang kesehatan. Tetapi perlu juga dikaitkan Persoalan PAUD, dan PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana),” ungkapnya.

Selain itu DP2KB P3A Kabupaten Pangkep Amisa, mengusulkan dalam pembentukan Pokja bisa melibatkan perangkat daerah menjadi penyuluh.

Baca Juga: Mulai 30 April 2022 Warga Makassar, Gowa, Maros, Takalar, dan Pangkep Tidak Bisa Nonton TV Pakai Saluran Biasa

"Pembentukan Pokja Kolaboratif ini bisa menjadi acuan untuk membangun kolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah yang terlibat dalam penanganan isu-isu kesehatan yang masih menjadi polemik ditengah masyarakat," tambahnya.