SuaraSulsel.id - YASMIB Sulawesi Bersama LEKRAC melaksanakan kegiatan Diseminasi Hasil Akuntabilitas Sosial Monitoring Kolaboratif di Ruang Pertemuan Bappelitbangda Kabupaten Pangkep. Kamis, 21 April 2022.
Melalui Diseminasi, Lead Partner (LP) Lembaga Demokrasi Celebes (LDC) memaparkan hasil monitoring di hadapan perangkat daerah. Terkait hasil yang sudah terintegrasi ke dalam Pokja Collaboratif Govermance. Dengan tujuan terbangunnya diskusi terarah dan tambahan masukan dari Pokja Collaboratif Govermance terkait hasil yang sudah dirumuskan.
YASMIB Sulawesi berperan sebagai fasilitator membantu LEKRAC dalam kegiatan dan turut hadir Simpul Belajar MABACA sebagai Co-Fasilitator untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan.
Direktur LDC Firdaus mengatakan, setelah melakukan monitoring mereka mempertemukan penyedia dan penerima layanan dan adanya rekomendasi kolaborasi bersama antara pemerintah daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan.
"Jadi, tujuan kegiatan hari ini, Kita ingin melihat seperti apa integrasi pemerintah daerah dalam membantu memberikan rekomendasi dan masukan dari hasil monitoring yang sudah dijelaskan,” tambahnya.
Dari rencana hasil monitoring berupa lembaran kebijakan menjadi ruang pembuka dalam melanjutkan diskusi terfokus mengenai rumusan rekomendasi yang tersampaikan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Harlina menanggapi hasil monitoring yang telah dilakukan CSO Pangkep. Menurutnya, jika kegiatan ini ini bisa dilakukan di semua desa agar kualitas kerja di lapangan dapat diketahui.
"Kami berharap kegiatan monitoring kolaboratif ini bukan hanya menjadi acuan di bidang kesehatan. Tetapi perlu juga dikaitkan Persoalan PAUD, dan PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana),” ungkapnya.
Selain itu DP2KB P3A Kabupaten Pangkep Amisa, mengusulkan dalam pembentukan Pokja bisa melibatkan perangkat daerah menjadi penyuluh.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Kucurkan Rp30 Miliar untuk Rekonstruksi Ruas Minasatene Kabupaten Pangkep
"Pembentukan Pokja Kolaboratif ini bisa menjadi acuan untuk membangun kolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah yang terlibat dalam penanganan isu-isu kesehatan yang masih menjadi polemik ditengah masyarakat," tambahnya.
Dikegiatan ini dihadiri oleh Bappeda Pangkep, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, DPMD, DP2KB P3A, PKM Minasatene, Anggota Pokja Desa Panaikang dan Desa Kabba. Dengan jumlah peserta laki-laki 10 orang, perempuan 18 orang.
Berita Terkait
-
Pemprov Sulsel Kucurkan Rp30 Miliar untuk Rekonstruksi Ruas Minasatene Kabupaten Pangkep
-
Mulai 30 April 2022 Warga Makassar, Gowa, Maros, Takalar, dan Pangkep Tidak Bisa Nonton TV Pakai Saluran Biasa
-
Warga Pangkep Tolak Eksekusi Paksa Lahan untuk Kereta Api, Ibu-ibu Bersitegang Dengan Petugas di Lapangan
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Respons Warga Makassar soal Registrasi Kartu SIM Wajib Verifikasi Wajah di 2026
-
Rahasia Peradaban 8.000 Tahun di Sulawesi Tengah, Fadli Zon Serukan Pelestarian
-
Anak Buah Tito Karnavian dan Lima Orang Ini Dicegah ke Luar Negeri
-
15 Jasad Korban Panti Werdha Hangus Tak Bisa Dikenali
-
Wali Kota Makassar Akan Bongkar Bangunan dan Parkir Liar