Menangis di Atas Mimbar, Begini Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Syahrul Yasin Limpo

Dengan itu, mestinya saya sudah berkali-kali menamatkan pendidikan doktoral, karena "kelas khusus" itu tidak diajari oleh satu guru besar dengan durasi 90 menit, tetapi saya sekaligus diajari oleh belasan guru besar dengan beragam bidang ilmu dalam waktu lebih dari dua jam.

Bagi saya, pidato pengukuhan ini merupakan pertanggungjawaban "pengetahuan senyap (tacit knowledge) yang saya punyai dan saya praktekkan dalam keterlibatan pada dunia pemerintahan.

Ini adalah pengetahuan dari lapangan, ini adalah pidato professor lapangan. Saya menjalani karir di dunia pemerintahan dengan memanfaatkan pengetahuan formal dari ilmu hukum dan administrasi negara dan kearifan lokal dari warisan leluhur Bugis-Makassar.

Dengan dasar itulah, pidato ini saya beri judul "Hibridisasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan Kearifan Lokal dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan. Semoga pemikiran ini dapat dipetakan menjadi pengetahuan eksplisit dalam perspektif hukum tata negara dan kepemerintahan.

Baca Juga: Banyak Dapat Ilmu di Warung Kopi, Syahrul Yasin Limpo: Saya Profesor Lapangan

Hadirin yang saya muliakan,

Konsep hibridisasi dalam judul ini sebagiannya diinspirasi dari ilmu pertanian. Ia digunakan untuk menjelaskan proses persilangan dua varietas tanaman yang masing-masing memiliki keunggulan guna menghasilkan varietas baru yang lebih unggul. Selama ini tanpa sadar saya telah menggunakan suatu produk hybrid untuk mengatasi kompleksitas kepemerintahan, khususnya ketika saya sebagai gubernur dan menteri.

Saya berhipotesis bahwa capaian saya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Pertanian disebabkan oleh produk unggul di bidang tata kelola pemerintahan itu, yang lahir dari proses trial and error. Saya mengartikan hibridisasi sebagai persilangan antara ilmu hukum tata negara positivistik dengan pengetahuan hukum dan pemerintahan yang bersumber dari kearifan lokal.

Ia menjadi kesatuan pengetahuan yang bersintesis terus menerus dan teraplikasikan dalam karir kepemerintahan saya.

Perlu saya sampaikan bahwa meskipun sama-sama hukum publik, hukum tata negara merupakan pengaturan bernegara secara umum yang tidak hanya mengatur soal norma dasar bernegara tetapi juga mengatur soal alat kelengkapan negara dan hubungan antar lembaga negara serta hubungan antara negara dengan rakyat.

Baca Juga: Ketua Dewan Profesor Unhas: Syahrul Yasin Limpo Tidak Dapat Gelar Profesor Kehormatan

Sedangkan hukum pidana lebih mengatur soal kepentingan keamanan dan ketertiban khususnya yang terkait dengan persoalan tindakan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh negara atau rakyat. Adapun hukum perdata lebih kepada hubungan pribadi atau private yang berkenaan dengan soal pemenuhan hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum.