Hakim Tanya Pendapatan Nurdin Abdullah Selama Jadi Gubernur, Jumlahnya Fantastis

SuaraSulsel.id - Sumber pendapatan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan pengusaha ternyata cukup besar. Nurdin bisa mendapatkan ratusan juta setiap bulan.

Hal tersebut diketahui pada persidangan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pengadilan Negeri Makassar. Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino merinci pendapatan Nurdin per bulannya.

Ibrahim terlebih dahulu menanyakan soal posisi Nurdin di perusahaan PT Maruki. Termasuk soal gajinya.

Nurdin mengaku ia pernah menduduki jabatan Presiden Direktur di perusahaan tersebut. Setiap bulan ia mendapatkan 50 ribu dolar. Jika dikonversi antara Rp600 hingga Rp700 juta.

"Tapi sekarang tidak lagi karena sudah tidak di Direksi," kata Nurdin Abdullah, Jumat 5 November 2021.

Nurdin Abdullah juga mengaku masih menerima gaji sebagai dosen. Walau saat ini sudah dipotong 50 persen karena tersangkut kasus.

"Sebelum ada kasus Rp8 juta per bulan ya," kata Ibrahim ke Nurdin Abdullah.

Pendapatan yang cukup besar berasal dari dana operasional sebagai gubernur Rp340 juta per bulan. Dana operasional ini juga, menurut Nurdin tidak perlu dipertanggungjawabkan.

"Jadi diserahkan ke kita untuk pemanfaataan. Karena tidak lagi dapat pakaian, makanan sudah termasuk di situ semua," ujarnya.

Baca Juga: Nurdin Abdullah: Tidak Masalah Gubernur Terima Uang Pengusaha, Kalau Bantuan

Kata Nurdin, dana operasional ini cukup besar dibanding saat menjabat sebagai Bupati. Saat masih di Bantaeng, uang operasionalnya hanya Rp150 juta.

"Kecil karena tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Nurdin Abdullah.

Begitupun untuk insentif kepala daerah yang diterima Rp350 juta per bulannya. Insentif ini juga tergantung pendapatan daerah setiap tahunnya.

Nurdin juga diketahui rata-rata mendapat Rp150 juta per bulan. Uang itu adalah honornya sebagai pembicara pada sejumlah kegiatan.

Sementara untuk biaya perjalanan dinas atau SPPD ada Rp90 juta per bulan. Kata Nurdin, nilai itu yang paling kecil.

"Karena kalau saya ke Jakarta lebih banyak di mess Pemprov, bukan di hotel. Jadi itu yang paling minimal," beber Nurdin.