Soeharto Pesan 22 Kapal di Bulukumba Untuk Operasi Militer Papua

SuaraSulsel.id - Sejarah pembebasan Irian Barat sangat melekat dengan Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar, ada monumen khusus yang dibangun untuk mengenang sejarah ini. Namanya Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat.

Namun tak banyak yang tahu jika salah satu saksi sejarah pembebasan Irian Barat pada sejak tahun 1962 ada di Kabupaten Bulukumba. Masyarakat setempat menyebut Pantai Mandala Ria.

Pantai yang terletak di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari itu jadi lokasi pembuatan kapal untuk Soeharto, Panglima Komando Mandala untuk membebaskan Irian Barat.

Soeharto ditugaskan oleh Presiden RI, Soekarno untuk menjalankan tiga tahapan operasi militer, yaitu penyusupan, serangan terbuka, dan konsolidasi atau menegakkan kekuasaan secara penuh di Irian Barat.

Baca Juga: Bayi Kembar Tiga Lahir Dengan Selamat di Bulukumba

"Pantai ini tempat pembuatan kapal untuk Soeharto saat membebaskan Irian Barat. Jadi masyarakat setempat namai Mandala Ria untuk mengenang Soeharto," kata Kepala Desa Ara, Amiruddin Rasyid, Jumat, 17 September 2021.

Desa Ara adalah pusat pembuatan kapal kayu dan Pinisi. Soeharto meminta masyarakat setempat agar bisa membuat 22 kapal dalam waktu yang singkat. Kapal itu akan digunakan untuk operasi militer.

"22 kapal itu selesai dalam waktu 22 hari juga. Soeharto minta kapal yang kecil untuk misi pembebasan Irian Barat," jelasnya.

Masyarakat setempat kemudian bergotong royong untuk merakit kapal tersebut. Kayu paling bagus kualitasnya yang dipakai.

"Dulu namanya hanya pantai Ara. Kemudian karena pantai ini punya historis, kita namailah Pantai Mandala," ungkap Amiruddin.

Baca Juga: OPM Sebut TNI Operasi Militer usai 4 Prajurit Tewas, Kapendam Kasuari: Cari Panggung Dia

Ia mengatakan masyarakat setempat juga berencana ingin membuat monumen di pantai itu. Untuk mengenang bahwa di pantai ini pernah dibuat kapal untuk dipakai prajurit menjalankan operasi militer.

"Kita mau ada monumen yang bisa jadi ikon. Kalau monumen mandala bentuknya kayak monas, kita mau buat yang bentuk perahu. Persis seperti kapal yang dipesan Soeharto," ujar mantan legislator DPRD Bulukumba itu.

Pantai Mandala Ria membuat desa ini diganjar penghargaan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ara masuk dalam 50 desa terbaik yang ada di Indonesia.

Namun, kata Amiruddin, ada banyak potensi yang dimiliki desanya. Tak hanya Mandala Ria. Ara juga jadi sentra pembuatan kapal dan tebing Appalarang yang sudah sangat dikenal.

Alamnya yang masih eksotis jadi nilai plus. Apalagi disana masih terdapat satwa liar seperti ayam hutan, kucing hutan, kera hitam, dan rusa.

Ara juga punya spot untuk pecinta olahraga ekstrem seperti Downhill. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sulsel Malik Faizal bahkan menjadikan desa ini sebagai Project Perubahan Indonesia Juara untuk Diklatpim I.

Menurut Malik, Ara sangat berpotensi untuk disulap jadi objek wisata menuju dunia. Salah satu cara mengembangkannya melalui project Indonesia Juara tersebut.

Sejarah Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat punya sejarah yang panjang. Irian Barat atau saat ini bernama Papua bermula dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949.

Delegasi ke dua negara berbeda pandangan saat KMB berlangsung. Belanda berpendapat bahwa Irian Barat tidak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia sehingga menginginkan daerah itu diberikan status khusus.

Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS.

Karena Belanda tetap ingin Papua bagian barat terbentuk sebagai negara sendiri, akhirnya mereka membawa masalah ini ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun, usulan tersebut ditolak oleh Majelis Umum PBB.

Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962. Makassar ditetapkan sebagai pusat Markas Komando Mandala.

Ia menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan dari operasi militer tersebut. Setelah perjuangan panjang, Belanda akhirnya bersedia kembali berunding dengan Indonesia.

Dari hasil rundingan, terbentuk perjanjian New York. Melalui perjanjian itu, Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya atas Papua atau Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNITEA.

Namun dengan syarat, Indonesia harus melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Hasil Pepera menginginkan Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Akan tetapi, satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, perundingan mengenai status Irian Barat tidak menemui titik terang. Alhasil, Indonesia menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi, di antaranya memutus hubungan Uni Indonesia-Belanda, membatalkan persetujuan KMB secara sepihak dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat.

Aksi Indonesia pun dibalas dengan penguatan militer Belanda di Irian Barat. Salah satunya dengan pengiriman Kapal Induk Karel Doorman ke perairan Indonesia di wilayah timur. Hal tersebut menimbulkan ketegangan kedua hubungan diplomatik negara.

Pemerintah kemudian membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI) dan Soekarno sebagai panglima tertinggi juga mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membangkitkan semangat rakyat.

Isinya, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia dan bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Pada 15 Januari 1962 meletuslah pertempuran Laut Arafuru, Irian Barat. Pertempuran ini mengakibatkan Komodor Yos Sudarso gugur. Kendati demikian, pemerintah berhasil menyusupkan beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat.

Akhirnya, pada 31 Desember 1962, kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua dimulai di bawah pengawasan PBB. Bendera Belanda juga diganti dengan bendera sang Saka Merah Putih. Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Barulah pada 19 Desember 1969, sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera. Setelah itu, Soeharto mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur tentang Otonomi Khusus Papua, Provinsi Irian Barat atau Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua. Lalu, tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi, yaitu timur dengan tetap disebut Papua, sedangkan bagian Barat menjadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing