SuaraSulsel.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak eksepsi mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Sulsel.
Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino mengatakan, eksepsi yang diajukan penasihat hukum Edy Rahmat tidak berdasar. Mereka gagal paham soal dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
"Keberatan dari penasehat hukum terdakwa Edy Rahmat ditolak. Majelis hakim menilai penasehat hukum gagal paham soal dakwaan dari penuntut umum," kata Ibrahim Palino saat membacakan putusan sela di ruang Harifin Tumpa Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 12 Agustus 2021.
Sementara Penasihat Hukum Edy Rahmat menilai, dakwaan penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat. Menurutnya, terdakwa tidak dapat dijerat Pasal 55 KUHP. Karena terdakwa Edy Rahmat hanya sebagai perantara suap Agung Sucipto ke Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah.
Baca Juga: KPK Dalami Peran Pimpinan Bank Dalam Kasus Nurdin Abdullah
Hal tersebut, kata Ibrahim Palino, tidak dapat dikatakan sebagai materi eksepsi. Dia mengatakan, materi eksepsi dari penasihat hukum sesungguhnya sudah masuk ke materi pokok perkara.
Majelis hakim meminta agar perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian dakwaan dari penuntut umum. Ibrahim mempersilahkan Penasihat Hukum Edy Rahmat agar bisa mengajukan banding jika merasa tidak puas. Sidang lanjutan akan digelar pekan depan.
"Majelis hakim menimbang nota keberatan penasihat hukum bukan merupakan materi eksepsi batal demi hukum. (Materi eksepsi) juga sudah masuk ke pokok perkara yang harus dilakukan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dan yang lainnya yang saling berkesesuaian," tuturnya.
Penasihat Hukum Edy Rahmat Yusuf Lessy mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding dari putusan sela itu. Menurutnya, ada ketidakadilan dari majelis hakim pada kasus ini.
"Di sini lah kita melihat ada ketidakadilan dalam hal melihat kedudukan kasus yang sebenarnya," ujar Yusuf.
Baca Juga: Berkas Rampung, Gubernur Nurdin Abdullah Bakal Disidang di PN Makassar
Menurut Yusuf, dalam kasus ini, Edy Rahmat hanya perantara antara Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak lain, yakni mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti.
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
Pilihan
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
Terkini
-
Menteri Pertanian: Petani Kakao, Cengkeh, dan Kelapa Senang Kalau Krisis Ekonomi
-
Mau Sukses dan Jadi Orang Kaya? Menteri Pertanian: Hindari Kebiasaan Mengeluh
-
Haji Mabrur: Lebih dari Sekadar Ritual, Tapi Perjalanan Menyucikan Jiwa
-
Tidak Cukup Niat, Ini 3 Kemampuan Wajib Dimiliki Jemaah Haji
-
Insentif Guru Besar Unhas Naik Jadi Rp5 Juta