SuaraSulsel.id - Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pemprov Sulsel tak luput dari perhatian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan Samsat di Sulsel menunjukkan adanya permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan dalam rangka intensifikasi PKB dan BBNKB.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun gagal diraih oleh Pemprov Sulsel, salah satunya karena faktor tersebut.
Kata Wahyu, Bapenda Sulsel yang membawahi Samsat hingga kini belum merencanakan target penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Dengan menggunakan asumsi dan metodologi yang jelas, terukur, logis dan sistematis.
Baca Juga: Eks Kepala Biro Pemprov Sulsel : Saya Minta Pengampunan Yang mulia
BPK meminta Pemprov Sulsel agar segera menerapkan hal tersebut.
"Kemudian, Bapenda juga tidak punya database yang akurat, yang dapat digunakan untuk insentifikasi pajak," ujar Wahyu saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2020 di DPRD Sulsel, Jumat, 28 Mei 2021.
Wahyu mengatakan BPK terpaksa mengganjar Pemprov Sulsel predikat Wajar Dengan Pengecualian. Hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi laporan keuangan pemerintah daerah tahun lalu.
"Ada tiga masalah utama di Pemprov Sulsel yang menyebabkan kami tidak dapat memberikan WTP," tambahnya.
Wahyu meminta agar Pemprov Sulsel bisa menindaklanjuti temuan ini selama 60 hari. Semenjak laporan diterima Jumat 28 Mei 2021.
Baca Juga: BPK Temukan Ketidakwajaran Keuntungan Pemprov Sumut dalam Penanganan Covid-19
"Pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban dan memberi penjelasan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari," ujar Wahyu.
Berita Terkait
-
Ali Asyhar Tak Dekat Kekuasaan Bisa Jadi Kepala BPK Jakarta, Pramono Anung Heran: Siapa yang Bisikin?
-
Masih Ada Potensi Besar, BPK Mau Usut Kerugian Negara Kasus Korupsi Pertamina
-
Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Mahfud MD Cemas: Kok Bisa Institusi Tak Bisa Diawasi?
-
Metode Penghitungan Dipertanyakan, Kasus Korupsi Timah Makin Rumit
-
Tak Tunjukkan Bukti Audit BPK pada Praperadilan, Kuasa Hukum Tom Lembong Sebut Kejagung Lakukan Penipuan Publik
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
-
Prabowo 'Kebakaran Jenggot' Respons Tarif Trump, Buka Seluruh Kran Impor: Pengusaha Teriak Bumerang!
Terkini
-
Polisi Gadungan Beraksi di Gowa, Begini Caranya Tipu Korban Hingga Terciduk
-
Mira Hayati Jadi Tahanan Kota, Perampok Toko Emas Ditangkap Polisi
-
Appi Alihkan Anggaran Truk Pengangkut Sampah ke Perbaikan Sekolah dan Seragam Sekolah Gratis
-
Berkat Pendanaan KUR dari BRI, Toko Kelontong Suryani Kini Hasilkan Rp500 Ribu per Hari
-
Petani Perkebunan Rakyat Sulsel Merana! NTP Anjlok Drastis 5,63 Persen di Maret 2025