Pemprov Sulsel Akan Cicil Pembayaran Gedung Kembar Selama 25 Tahun

SuaraSulsel.id - Pembangunan gedung kembar untuk kantor baru Pemprov Sulsel menelan anggaran Rp1,9 triliun.

Pembangunan bekerjasama dengan PT Waskita Karya menggunakan skema pembayaran Contractor Pre Finance (CPF) atau turn key project . 

Pemprov Sulsel akan membayar kepada Waskita Karya setelah pembangunan gedung kembar atau twin tower selesai.

Gedung ini akan dibangun selama 18 bulan dengan anggaran pembangunan hampir Rp 2 triliun.

Baca Juga: Apindo: Kalau Tidak Pengurangan Karyawan, Ya Gulung Tikar

"Jadi dibangun oleh rekanan, rekanannya juga dari BUMN. BUMN pasti ada sumber-sumber pembiayaan dari luar dengan bunga yang lebih murah. Nanti setelah selesai baru kita bayar. Itupun tenggang waktu 25 tahun," jelas Nurdin, saat melakukan peletakan batu pertama, Sabtu, 7 November 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Forkopimda Sulsel secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kembar atau Twin Tower Provinsi Sulsel di Kawasan Center Point of Indonesia.

Gedung kembar ini akan menjadi gedung terintegrasi. Kantor Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel serta kantor untuk Bupati atau Wali Kota di Sulsel. Akan terhubung dengan fasilitas seperti mal, hotel, dan restoran.

"Saya kira untuk membangun Sulsel ke depan mudah, karena kita semua semakin bersinergi," ucap Nurdin.

Nurdin bersyukur di tengah pandemi Covid-19, Sulsel masih terus mengeliat melakukan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Kisah Korban Kekerasan Seksual Mencari Keadilan di KPU Provinsi Sulsel

"Jadi saya kira dalam masa pandemi dan kontraksi pertumbuhan, kita masih bisa bergerak untuk membangun infrastruktur," kata Nurdin.

Nurdin mengaku ingin membangun sinergitas antara dinas. Membangun secara terintegrasi semua.

“Masalahnya, kantor berjauhan. Sementara kita punya lahan di pinggir pantai ini sangat strategis untuk kita jadikan pusat pemerintahan," sebutnya.

Niat Nurdin ini kemudian disambut PT Waskita Karya untuk membangun dengan sistem turnkey. Dimana proyek akan dibayarkan setelah gedung selesai.

Kantor Gubernur yang ada saat ini, nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

"Yang lama itu jadi RTH, kita harapkan akan dinikmati masyarakat sekitar sana menjadi RTH, jadi akan semakin banyak ruang publik yang akan kita miliki," ungkap Nurdin.